Kamis, 21 September 2017 14:47

OP Utama Tanjung Perak Sosialisasikan Tarif Baru APBS

Ka OP Tanjung Perak Mauritz S (Tengah) Didampingi Kabid Renbang Albahori dan Dirut PT APBS Agus Pudjotomo. Ka OP Tanjung Perak Mauritz S (Tengah) Didampingi Kabid Renbang Albahori dan Dirut PT APBS Agus Pudjotomo.

Suara Mandiri.com (Surabaya) – Sosialisasi pemberlakuan tarif baru bagi kapal-kapal yang melintas di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) diselenggarakan Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Perak, PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) III dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS), Selasa (19/9). Tak kurang dari 90-an pengguna jasa dan perusahaan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Perak hadir dalam kesempatan tersebut. Termasuk perwakilan dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik serta asosiasi terkait, diantaranya Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo).

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (Ka OP) Utama Tanjung Perak Ir Mauritz H.M. Sibarani DESS, ME

menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara “Sosialisasi Tarif Baru Jasa Pelayanan Alur Pelayaran Surabaya Barat.” Menurutnya, revitalisasi APBS memungkinkan kapal-kapal yang mempunyai draft 8,5 meter masuk ke area kolam pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan kegiatan bongkar muat. “Ini merupakan kebijakan yang mendukung kelancaran logistik melalui angkutan laut dan pelaksanaan tol laut,” ujarnya.

Pendalaman dan pelebaran APBS beberapa waktu lalu, lanjutnya, membawa dampak positif bagi aktivitas transportasi laut, khususnya kapal petikemas yang semula hanya mampu mengangkut 1.500 Twenty feet Equivalent Units (TEU’s), saat ini kapasitasnya bisa mencapai 3.000 TEU’s. Melalui APBS pula, pelabuhan Tanjung Perak berpotensi membuka jalur pelayaran langsung ke berbagai negara tanpa harus transit di Singapura dan Malaysia.

Kondisi optimal APBS ini memerlukan upaya yang kontinyu dan terjadwal, berupa kegiatan pemeliharaan dalam bentuk mobilisasi, instalasi, capital dredging, clearing dan perlengkapan. Diperkirakan nilai investasinya mencapai  US 72 juta dollar atau Rp 936 milyar lebih (kurs Rp 13.000 per US dollar). Sebagai penanggung jawab sekaligus pemegang konsesi selama 25 tahun adalah PT Pelindo III.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini kemudian melakukan kerjasama dengan PT APBS –anak perusahaan PT Pelindo Marine Service (PMS), dimana PT PMS sendiri adalah anak perusahaan PT Pelindo III. Dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 05011/125/P.III-2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan APBS, PT APBS berkewajiban menyediakan dan melayani penggunaan chanel (alur) sepanjang lebih kurang 35 kilometer tersebut.

Dan sejak Desember 2015, tarif APBS mulai dipungut berdasarkan perhitungan Gross Tonage (GT) atau ukuran panjang kapal. Karena besarannya terlalu memberatkan perusahaan pelayaran, maka PT Pelindo III merevisi dengan memberi potongan sampai 50 persen. Setelah melalui kajian akademis, basis tarif pun ditinjau kembali. Bukan lagi berdasarkan GT, tetapi muatan kapal. Kesepakatan ini kemudian dikuatkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan tanggal 11 September 2017.

Adapun tarif baru yang diberlakukan per petikemas domestik ukuran 40 feet sebesar Rp 75 ribu dan 20 feet Rp 50 ribu. Sedang setiap kontainer internasional 40 feet (Rp 220.500) dan 20 feet (Rp 120.750). Tarif juga dikenakan untuk jenis muatan bulk (serbuk/ bubuk/ curah kering), liquid (cair/ curah cair) dan general (campuran), yaitu untuk domestik Rp 1.500 per ton dan internasional Rp 3.500 per ton.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) OP Utama Tanjung Perak Albahori bersama Direktur Utama (Dirut) PT APBS Agus Pujotomo, tampil sebagai pembicara utama dalam workshop sehari tersebut. Kata Dirut Agus, tarif baru berdasarkan muatan ini besarannya lebih murah dari sebelumnya yang diperhitungkan dari panjang kapal. “Dan tarif ini pun sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan para pengguna jasa,” ujarnya.

Selanjutnya ia memastikan, tarif baru segera diberlakukan sekitar 11 Oktober 2017 mendatang, atau paling lambat satu bulan semenjak diterbitkannya Permenhub 72/2017. (iwan / mahfud)

 

Read 202 times

Glovy Cat Care

 

 

Pengunjung

3855043
Hari ini
Kemarin
Bulan ini
Total
1387
1697
21845
3855043

Your IP: 54.227.126.69
Server Time: 2017-12-11 14:39:29