Politisi Senior PDIP Serukan Jaksa Patut Diduga Bawa Pesan Pihak Lain Rampas Satwa Milik CV Bintang Terang

0
191
Saleh Ismail Mukadar Kunjungi Kristin di Tahanan PN Jember, Senin (25/03).

Suaramandiri .com (Surabaya) – Perkara satwa ilegal dengan terdakwa Lauw Djin Ai alias Kristin, Direktur CV Bintang Terang yang disidang PN Jember menyedot perhatian publik. Saleh Ismail Mukadar, politisi senior PDIP ikut bersuara lantang mengenai perkara yang menjerat Kristin.

“Bagi saya ini perkara yang sangat menarik, karena seseorang yang telah begitu gigih seperti ibu Kristin dalam melakukan upaya penangkaran dan sukses. Bukannya diberi apresiasi atau penghargaan oleh negara dan pemerintah, tapi yang terjadi justru negara dengan dalih yang tidak jelas berupaya menghukum dia (maksudnya Kristin, red),” cetusnya melalui sambungan pesan WhatsApp, Minggu (24/03).

Politisi yang tercatat sebagai mantan anggota DPRD Jatim tiga periode mulai tahun 1999 – 2014 berpendapat subtansi lahirnya UU perlindungan satwa adalah upaya melindungi satwa di habitat aslinya dari kepunahan. Saleh, begitu panggilan akrabnya, mengatakan ketika ada orang atau lembaga yang telah mendapatkan izin edar atas satwa dilindungi tersebut, maka pasti yang bersangkutan (maksudnya CV Bintang Terang, red) telah berhasil melakukan penangkaran.

“Menjual atau mengedarkan satwa dilindungi dari habitat aslinya adalah sesuatu yang terlarang diancam dengan pidana penjara,” terangnya.

Saleh mempertanyakan kalau memang ini menyangkut perdagangan satwa ilegal perlu diungkap siapa yang menjual dan membeli.

“Bila pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab atau dibuktikan oleh Jaksa, maka patut diduga jaksa telah membawa pesan pihak lain atau kompetitor CV Bintang Terang untuk merampas satwa sah bukan miliknya,” tudingnya.

Pria yang dikenal dekat dengan Presiden  Jokowi ini berharap dengan fakta hukum yang muncul dipersidangan, juga izin prinsip yang sudah diberikan kepada CV Bintang Terang untuk melanjutkan eksistensinya dalam upaya penangkaran satwa dilindungi, maka hakim dan pengadilan harusnya membebaskan Kristin dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akbar Wicaksana belum dapat diminta tanggapan mengenai pendapat dari Saleh tersebut. Awak media ini yang berulang kali mencoba menghubungi JPU Akbar Wicaksana melalui sambungan selular dan WhatsApp, sampai berita ini diturunkan, Senin (25/03) belum menjawab. (Yudha)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here