Pengacara Kristin Diundang Dirjen KSDAE Bahas Permasalahan Hukum CV Bintang Terang

0
316
Muhammad Dafis (kiri) serahkan surat klarifikasi kepada Dirjen KSDAE Ir. Wiratno, Selasa (30/04).

Suaramandiri .com (Jakarta) – Polemik izin penangkaran CV Bintang Terang Jember telah mati berujung vonis 1 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jember kepada Lauw Djin Ai alias Kristin sebagai Direktur CV Bintang Terang rupanya menarik perhatian Direktur Jenderal (Dirjen) KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem) Ir. Wiratno. Pada awak media ini, Muhammad Dafis selaku penasihat hukum Kristin mengatakan pihaknya mendapat undangan bertemu Dirjen KSDAE, Selasa (30/04) untuk membahas permasalahan hukum CV Bintang Terang.

“Hari ini saya sudah bertemu Dirjen KSDAE bapak Wiratno di ruang kerjanya. Saya serahkan surat klarifikasi untuk dan atas nama ibu Kristin sehubungan dengan permasalahan yang dialami CV Bintang Terang. Termasuk berkas-berkas terkait seperti Surat Dakwaan, Eksepsi, Tuntutan, Nota Pembelaan, dan Putusan. Tujuannya agar Dirjen KSDAE mendapatkan penjelasan yang berimbang,” beber Dafis, begitu biasa disapa, Selasa (30/04).

Advokat muda yang berkantor di Bandung ini meminta klarifikasi secara resmi dari Dirjen KSDAE sehubungan dengan penerapan sanksi pidana UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap penangkar yang tetap melakukan penangkaran dalam kondisi izin penangkaran telah mati. Ia berharap penjelasan Dirjen itu dapat dijadikan bukti tambahan di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Selain itu dalam pertemuan tersebut, Dafis juga membahas mengenai kendala pembuatan izin baru yang sedang diajukan CV Bintang Terang.

“Kata Dirjen mengenai pembuatan izin baru akan dikomunikasikan dengan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jatim,” tuturnya.

Catatan suaramandiri.com, permasalahan hukum yang menjerat Kristin berawal dari operasi tangkap tangan Ditreskrimsus Polda Jatim tanggal 25 Mei 2018. Saat itu Kristin langsung ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak dilakukan penahanan karena diduga telah melakukan pembelian satwa dilindungi secara ilegal pada beberapa orang diantaranya Hari Purnomo anggota TNI, Dwi anggota TNI, Taufik warga sipil, dan Sholeh warga sipil sehingga disangka melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf e UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara. Dalam pengembangannya Subdit IV Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Ditreskrimsus Polda Jatim juga menemukan izin penangkaran CV Bintang Terang telah mati sejak tahun 2015 dan menyita 441 ekor satwa dilindungi mayoritas burung paruh bengkok endemik Indonesia yang ada di penangkaran CV Bintang Terang.

Kristin akhirnya menjadi tahanan Kejari Jember sejak tanggal 03 Januari 2019. Sidang perdana Kristin di Pengadilan Negeri Jember digelar mulai tanggal 16 Januari 2019. Jaksa Penuntut Umum Akbar Wicaksana tidak menemukan bukti keterlibatan Kristin dalam perdagangan satwa ilegal dan hanya mempermasalahkan izin penangkaran CV Bintang Terang yang mati sejak tahun 2015 dan bisa dikenai sanksi pidana sesuai keterangan Ahli Niken Wuri Handayani, PNS Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di persidangan. Kristin melalui penasihat hukumnya Muhammad Dafis menganggap izin penangkaran CV Bintang Terang yang mati tidak dapat dipidana karena hanya persoalan administrasi saja.

JPU Akbar Wicaksana menuntut Kristin dihukum penjara 3 tahun, denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara dan barang bukti 441 ekor satwa yang disita dari CV Bintang Terang dilepasliarkan ke habitatnya. Majelis hakim yang diketuai Jumaji menjatuhkan vonis kepada Kristin dengan hukuman 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, dan barang bukti 441 ekor satwa yang disita dari CV Bintang Terang dirampas negara. Vonis majelis hakim tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan JPU.

Menariknya proses hukum Kristin  diwarnai noda hitam dan aroma ‘busuk’ dari berbagai pihak yang berpotensi melanggar hukum. Mulai dari tindakan BBKSDA Jatim yang membagi-bagikan barang bukti 45 ekor satwa sitaan dari CV Bintang Terang kepada Eco Green Park Batu (35 ekor) dan Atlantis Kenpark (10 ekor). Muhammad Dafis penasihat hukum Kristin menilai Kepala BBKSDA Jatim Nandang Prihadi telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan dapat dikategorikan melanggar Pasal 44 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 30 Ayat (2) PP 27/1983. Sementara praktisi hukum yang juga mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno berpendapat Kepala BBKSDA Jatim bisa dijerat tindak pidana Pencurian sesuai Pasal 362 KUHAP.

Selama proses hukum Kristin berlangsung sudah tercatat 11 ekor satwa yang menjadi barang bukti tersebut meregang nyawa alias mati. Tidak hanya itu, Direktur KKH Drh Indra Exploitasia berusaha intervensi proses persidangan Kristin dengan cara menyurati Ketua PN Jember untuk menghadiri rapat opsi lepasliar yang juga dihadiri unsur penegak hukum lainnya yakni dari kepolisian dan kejaksaan. Namun upaya Direktur KKH itu tidak membuahkan hasil karena Ketua PN Jember tidak berkenan hadir dan menilai surat dari Direktur KKH tersebut tidak sesuai mekanisme seperti disampaikan Humas PN Jember Slamet.

Selanjutnya putusan Kristin diduga terjadi manipulasi keterangan ahli oleh majelis hakim yang diketuai Jumaji beserta anggotanya. Pasalnya keterangan Ahli Ir. Sudarmadji (mantan Kabag  Peraturan Perundang Undangan dan Informasi Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan) dan Ahli Singky Soewadji (pengamat satwa liar) menurut Muhammad Dafis selaku penasihat hukum Kristin tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Majelis hakim tersebut sudah dilaporkan penasihat hukum Kristin kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial.

Humas BBKSDA Jatim Gatut Panggah Prasetyo sewaktu ditemui di kantornya Selasa (23/04) menyatakan sampai sekarang ini hanya Kristin saja penangkar satwa dilindungi yang izin penangkarannya mati berujung pidana ke meja hijau.

“Biasanya kalau penangkar satwa dilindungi izinnya mati kita lakukan peringatan. Kalau tidak digubris baru kita sita satwanya. Itu sebagai bentuk upaya pembinaan dan pengawasan BBKSDA terhadap penangkar sebagai mitranya,” terangnya. (Yudha)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here