Pakar Konservasi Peraih Sir Peter Scott Awards Soroti Vonis Kristin

0
133
Ir. Widodo S. Rahmono (Kiri) didampingi Singky Soewadji pengamat satwa liar sewaktu melihat laboratorium dan mesin penetas di penangkaran CV Bintang Terang Bangsalsari Jember, Minggu (31/03)

Suaramandiri .com (Jember) – Putusan majelis hakim dalam perkara terdakwa Lauw Djin Ai alias Kristin (59) di Pengadilan Negeri (PN) Jember, Senin (01/04) mendapat tanggapan dari pakar konservasi. Direktur Yayasan Badak Indonesia, Ir. Widodo S. Rahmono yang menyaksikan langsung sidang putusan Kristin di PN Jember mengatakan sebagai hal yang unik.

 

“Kalau saya mendengarkan tadi, ini perkara dipidanakan karena izin mati. Saya justru bertanya kenapa kok tidak memelihara satwa dilindungi yang menjadi pokok tuntutan, tapi justru izin yang mati. Perjalanan peradilan hakim yang tahu, tetapi bagi saya ini hal yang unik. Kedepannya harus hati-hati, karena izin yang mati bisa dipidana. Apakah ini nantinya menjadi preseden buruk kedepan atau tidak. Justru kepada pihak pemerintah harus hati-hati terhadap aturan-aturan itu,” terangnya sewaktu wawancara dengan awak media usai sidang putusan Kristin.

 

Pria Indonesia pertama penerima penghargaan Sir Peter Scott Award tahun 2015 tersebut menyayangkan bahwa izin yang mati itu mestinya ada peringatan-peringatan, sebab para penangkar ada gunanya bagi pemerintah. Ia menjelaskan spesies burung paruh bengkok kebanyakan ada di luar habitatnya.

 

“Kedepannya harus ada pemikiran, bagaimana penangkar harus bisa menangkar dengan baik. Nantinya dikembalikan ke alam setelah habitatnya diperbaiki. Tadi putusannya diserahkan kepada pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah bisa membuat suatu upaya untuk rehabilitasi satwa itu dan betul-betul dilepasliarkan ke alam liar setelah direhabilitasi, sebab kalau tidak begitu tidak ada gunanya,” bebernya.

 

Ir. Sudarmadji, mantan Kabag Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Dirjen PHKA Kemenhut yang juga ikut datang ke persidangan Kristin menegaskan, vonis yang diterima Kristin tersebut adalah ironis, tragis, dan sadis.

 

“Terlalu kejam karena hanya lalai izin mati tetapi dipidana. Satu sisi ada tanggung jawab pemerintah membina, malah ada unsur pembiaran izin mati 3 tahun justru dibiarkan,” pungkasnya. (Yudha)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here