Oegroseno Sebut Perkara Satwa Dilindungi CV Bintang Terang Salah Kaprah

0
146
Komjen Pol (Purn) Oegroseno (tengah memakai kemeja batik) Sewaktu Kunjungi Penangkaran CV Bintang Terang di Bangsalsari Jember, Senin (18/03).

 Suaramandiri .com (Surabaya) – Perkara satwa dilindungi yang diduga ilegal dengan terdakwa Direktur CV Bintang Terang Jember Lauw Djin Ai alias Kristin di Pengadilan Negeri (PN) Jember terus mendapat tanggapan banyak pihak. Para pegiat dan ahli konservasi, akademisi, mantan pejabat Kemenhut serta KLHK, politisi, sampai purnawirawan Jenderal Polisi bintang tiga lantang bersuara dan berempati.

Kepedulian mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno terhadap nasib Kristin beserta ratusan satwanya cukup menghentak publik. Tanpa canggung dan ‘jaim’ Oegroseno secara terbuka acap kali melontarkan kritik tajam terhadap kepolisian dan kejaksaan yang menangani perkara Kristin. Ia menyerukan, sikapnya ini adalah hak mengeluarkan pendapat sebagai warga negara dan kewajibannya meluruskan sesuatu yang dinilainya menyimpang.
Pada awak media ini melalui pesan WhatsApp, Sabtu (23/03), Oegroseno menegaskan perkara Kristin ini sudah salah kaprah sejak awal berkas perkara lengkap diserahkan oleh penyidik kepada pihak kejaksaan.
“Mengapa Jaksa menahan ibu Kristin yang sudah berusia 60 tahun. Menahan ibu Kristin adalah awal dari kekacauan hukum dalam penanganan hukum yang berkaitan dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 serta hukum acara pidananya,” jelasnya.
Tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Akbar Wicaksana untuk melepasliarkan satwa milik Kristin dinilai aneh oleh Oegroseno. Menurutnya, JPU harusnya menuntut satwa tersebut diserahkan kembali ke tempat penangkaran CV Bintang Terang dan dalam pengawasan BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam).
“Proses lepar liar satwa dilindungi  ke habitatnya tidak semudah anak kecil melepas burung merpati seperti yang terjadi waktu saya masih usia 7 atau 8 tahun. Proses lepas liar satwa ada aturan khusus sesuai peraturan Menteri,” sentilnya.
Selanjutnya Oegroseno juga menyoroti tuntutan JPU pada Kristin yaitu hukuman kurungan 3 tahun dan denda 100 juta subsider 6 bulan penjara yang dianggapnya aneh. Ia mengatakan, pembuktian di sidang pengadilan ada pencabutan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), tuduhan jual beli burung dilindungi secara ilegal tidak terbukti, dan beberapa saksi di berkas perkara tidak bisa hadir.
“Kemudian JPU menuntut Kristin 3 tahun, Pasal apa yang dilanggar ibu Kristin?. Kalaupun sangat dipaksakan  itu sangat sulit. Karena ibu Kristin sudah menangkarkan sejak tahun 2000 dan ijin tangkar sudah pernah tiga kali diperpanjang serta tidak pernah bermasalah. Maka Pasal yang terberat hanya Pasal 40 ayat (4) UU Nomor 5 tahun 1990 dan itu bukan pidana. Yang pidana itu Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 tahun 1990,” bebernya.
Ia berharap majelis hakim dapat segera mengabulkan penangguhan penahanan Kristin yang sekarang menjadi tahanan Kejari Jember. Sementara JPU Akbar Wicaksana memilih tidak meladeni kritikan dan sorotan yang kian menjadi setelah agenda tuntutan.
“Ben ae sak bahagiane, artinya biar saja asal bikin bahagia,” tukas Jaksa yang berdinas di Kejari Jember ini beberapa waktu lalu melalui pesan WhatsApp. (Yudha)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here