Oegroseno Nilai Kasus Kristin Dapat Dibawa ke Badan Internasional

0
206
Komjen Pol (Purn) Oegroseno (kanan memakai baju batik) bersama Singky Soewadji, pengamat satwa liar menjenguk Kristin di tahanan Pengadilan Negeri Jember, Senin (18/03)

Suaramandiri.com (Jember) – Vonis 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, dan barang bukti 441 ekor satwa yang disita dari CV Bintang Terang dirampas negara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jember kepada terdakwa Lauw Djin Ai alias Kristin karena lalai mengurus izin penangkaran mendapat tanggapan banyak pihak. Setelah sebelumnya pakar konservasi Ir. Widodo S. Rahmono, Direktur Yayasan Badak lndonesia dan Ir. Sudarmadji, mantan Kabag Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Dirjen PHKA Kemenhut berkomentar mengenai vonis Kristin tersebut, kali ini mantan Wakapolri Komjen Pol purnawirawan Oegroseno angkat bicara.

 

Ia mengatakan, melihat kasus Kristin, wanita tua usia 60 tahun pahlawan penyelamat satwa yang hampir punah membuat tidak ada lagi keadilan buat warga negara di Indonesia. Oegro, begitu panggilan akrabnya, merasakan vonis itu sudah siap sebelum proses  peradilan berakhir.

 

“Putusan hakim menjiplak dari bunyi pasal 40 ayat (4) UU Nomor 5 tahun 1990. Sebagai masyarakat awam dan mantan penegak hukum yang hadir dan melihat jalannya persidangan, mendengarkan tuntutan JPU, sangat terasa bahwa pengendali persidangan adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU),” tulisnya melalui pesan WhatsApp kepada awak media ini, Rabu (03/04).

 

Lebih lanjut Oegro menambahkan semua yang dibacakan dalam tuntutan JPU adalah fakta persidangan yang tidak bisa diterima akal sehat dan menyesatkan. Menurutnya hal itu terlihat sewaktu saksi penyidik pembantu mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

 

“Padahal BAP tersebut yang merupakan awal mengapa jaksa menahan ibu Kristin dengan dakwaan jual beli satwa pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 5 tahun 1990. Seharusnya hakim dapat membatalkan semua dakwaan¬† dan memberikan penangguhan penahanan dengan adanya pencabutan BAP tersebut. Akhirnya dengan kewenangan yang dimiliki hakim dan JPU, sepertinya vonis hakim dimaksimalkan dengan pasal 40 ayat (4) huruf (d) UU Nomor 5 tahun 1990 yang berbunyi barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta,” terangnya.

 

Menurutnya, pasal tersebut tidak menulis hukuman tambahan tentang satwa milik terpidana disita oleh negara dan dilepasliarkan. Oegro mengingatkan, Indonesia adalah negara yang berlandaskan ideologi Pancasila yang menjamin perlindungan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) warga negaranya.

 

“Kalau negara tidak bisa memberikan perlindungan hukum dan melanggar HAM warga negaranya, maka kita bisa mengadukan peristiwa ibu Kristin kepada badan internasional seperti PBB, International Human Rights, ICC atau ICJ di Denhaag Belanda. Ayo kita tegakkan hukum di NKRI walaupun langit runtuh atau bencana alam dimana-mana akan terjadi karena kriminalisasi warga negara oleh negara,” serunya.

 

Banyaknya sorotan terhadap vonis Kristin tersebut membuat PN Jember bereaksi. Hal ini disampaikan Humas PN Jember, Slamet lewat pesan WhatsApp pada awak media ini, Rabu (03/04).

 

“Bila para pihak (JPU – Terdakwa) tidak menerima putusan tersebut, maka ada upaya hukum banding. PN Jember hanya memeriksa dan mengadili terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Semoga dengan perkara tersebut, dapat menjadikan perhatian semua pihak agar tujuan peraturan dimaksud dapat terwujud secara optimal,” tandasnya. (Yudha)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here