Oegroseno : BBKSDA Jatim Titipkan Satwa CV Bintang Terang ke Tempat Lain Dikategorikan Pencurian

0
194
Komjen Pol (Purn) Oegroseno (kiri) mendapat cinderamata buku dari Ir. Wiratno, Dirjen Konservasi Sumberdaya Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (10/04/2019).

 Suaramandiri .com (Surabaya) – Langkah BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) Jatim menitip rawatkan barang bukti 45 ekor satwa dilindungi sitaan dari CV Bintang Terang Jember ke Eco Green Park Batu (35 ekor) dan Atlantis Kenpark Surabaya (10 ekor) terus menuai kecaman. Praktisi hukum sekaligus mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno yang mengamati proses hukum hingga persidangan terdakwa Lauw Djin Ai alias Kristin di Pengadilan Negeri (PN) Jember ini secara tegas mengatakan proses penitipan barang bukti satwa CV Bintang Terang harus menggunakan mekanisme KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) karena sudah dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim di pengadilan.

“Intervensi Direktur KKH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan mengundang rapat Ketua PN Jember berkaitan proses peradilan pidana yang menyangkut terdakwa ibu Kristin merupakan pelecehan terhadap Criminal Justice System. Pengadilan tidak boleh di intervensi oleh siapapun,” tuturnya melalui pesan WhatsApp (WA), Minggu (14/04).

Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga yang berpengalaman sebagai penyidik selama lebih 30 tahun ini menjelaskan penitipan barang bukti satwa CV Bintang Terang ke beberapa tempat, BBKSDA Jatim harus menentukan dengan meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) bahwa tempat tersebut merupakan Rupbasan (Rumah penyimpanan benda sitaan negara). Menurutnya BBKSDA Jatim tidak bisa seenaknya sendiri menentukan Rupbasan.

“Langkah awal BKSDA Jatim menempatkan satwa ibu Kristin sebanyak 35 ekor ke Jatim Park Grup (Eco Green Park Batu, red) dengan memilih satwa yang mahal dan bagus serta ke beberapa tempat lain bisa dikategorikan Perbuatan Pidana Pencurian sesuai rumusan pasal 362 KUHP (Barang siapa mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dst). Saya menyarankan  keluarga atau pegawai ibu Kristin melaporkan petugas BKSDA Jatim ke Polda Jatim atau ke Bareskrim Polri peristiwa pemindahan satwa ibu Kristin dengan pasal 362 atau 363 dan bila perlu pasal 365 KUHP,” ujarnya.

Nandang Prihadi, Kepala BBKSDA Jatim dan jaksa Akbar Wicaksana yang menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara terdakwa Lauw Djin Ai alias Kristin di PN Jember sewaktu dikonfirmasi melalui sambungan suara dan pesan WA, Senin (15/04) belum memberikan tanggapan mengenai pendapat dari Oegroseno tersebut.

Sebelumnya Muhammad Dafis selaku penasihat hukum Lauw Djin Ai alias Kristin, Direktur CV Bintang Terang menilai tindakan Nandang Prihadi Kepala BBSKDA Jatim menitip rawatkan barang bukti satwa tersebut kurang patut dan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan.

“Pasal 44 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Pasal 30 ayat (2) PP 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan,” terang Advokat yang berkantor di kota kembang Bandung ini, Rabu (10/04) melalui pesan WA. (Yudha)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here