Mantan Pejabat Kemenhut Tuding Jaksa Kejari Jember Lampaui Kewenangannya

0
158
Dari Kiri ke Kanan, Sudarmadji, Singky Soewadji (pemerhati satwa liar), Adi Susmianto dan Widodo Rahmono (keduanya mantan Direktur KKH) Saat Hadiri Purna Bakti Prof Alikodra, Sabtu (23/03) bertempat di IPB Convention Centre

Suaramandiri .com (Surabaya) – Kecaman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akbar Wicaksana pada terdakwa Lauw Djin Ai alias Kristin di PN Jember soal satwa ilegal yang salah satu poinnya melepasliarkan barang bukti 441 ekor satwa dilindungi terus berdatangan.

Mulai dari para pegiat dan ahli konservasi, beberapa mantan pejabat teras Kemenhut (sekarang KLHK) juga ikut bersuara. Sudarmadji, mantan Kabag Peraturan dan Perundang-Undangan Sekdikjen PHKA (sekarang KSDAE) Kemenhut sewaktu dihubungi melalui sambungan suara WhatsApp, Sabtu (23/03) menilai tuntutan JPU melepasliarkan barang bukti 441 ekor diluar kewenangannya.
“Menurut saya, JPU dalam perkara Kristin ini hanya berwenang menuntut terdakwa mengenai hukuman penjara, denda, dan penyitaan barang bukti saja. Kalau untuk menuntut pelepasliaran barang bukti satwa tentu tidak bisa. Sebab bukan kewenangan JPU mengurusi hal teknis yang mengatur pelepasliaran satwa yang dijadikan barang bukti itu ke habitatnya,” pungkasnya.
Sementara itu JPU Akbar Wicaksana memilih tidak menanggapi secara reaktif tudingan banyak pihak pada dirinya pasca agenda tuntutan.
“Ben ae mas, sak bahagiane (artinya, biar saja mas, biar bahagia,” ucapnya singkat melalui pesan WhatsApp pada awak media ini beberapa waktu lalu. (Yudha)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here