Law Djin Ai Alias Kristin Tak Terbukti Simpan dan Berdagang Ratusan Satwa Illegal

0
183
Sidang Lanjutan Penangkaran Burung Illegal dengan Terdakwa Lauw Djin Ai Alias Kristin Digelar di Ruang Cakra PN Jember, Senin (04/03).
 Suaramandiri .com (Jember) – Sidang lanjutan perkara satwa Illegal burung paruh bengkok yang dilindungi, Senin (04/03) dengan terdakwa Law Djin Ai alias Kristin (59) warga Bangsalsari Jember menemukan fakta persidangan menarik. Pasalnya, saksi Dewa Made Astawa karyawan PT Anak Burung Tropicana (ABT) Tabanan Bali yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akbar Wicaksana menegaskan, satwa burung paruh bengkok dari penangkarannya yang dibeli Kristin antara tahun 2004-2005 legal dan berdokumen lengkap.
“Burung yang dibeli ibu Kristin semuanya dilengkapi SATS/DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri). Memang tidak ada sertifikat karena di Bali Sertifikat satwa dilindungi baru dikeluarkan tahun 2014,” terang Dewa.
Lebih lanjut pria yang bekerja di PT ABT sejak tahun 1998 ini mengaku tidak  ingat berapa banyak dan jenis burung paruh bengkok apa saja yang dibeli Kristin. Sedangkan Niken, saksi ahli dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementrian LHK yang mengaku mempunyai jabatan Fungsional Pengendalian Ekosistem berpendapat, terdakwa Kristin telah melakukan pelanggaran hukum, karena ijin penangkaran burung dilindungi yang dimiliki Kristin telah mati sejak tahun 2015.
“Kalau ijin penangkaran mati, maka penangkar wajib membuat ijin baru dengan satwa yang baru juga. Sebab jika ijin penangkaran mati, satwa menjadi milik negara. Selanjutnya apabila ijin penangkaran sudah mati, otomatis ijin edar juga tidak berlaku. BBKSDA memiliki fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap mitra konservasi,” bebernya.
Penjelasan Niken tidak serta merta membuat pihak Kristin puas. Melalui Muhammad Dafis selaku kuasa hukumnya menanyakan pada Niken aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dari UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat Kristin. Namun Niken kelihatan tidak bisa menjawab dengan lancar dan fasih, sehingga membuat kuasa hukum meragukan kompetensi Niken sebagai saksi ahli.
“Ibu (maksudnya Niken, red) kalau tidak mau jawab pertanyaan dari pihak kuasa hukum Ibu Kristin jangan dipaksa menjawab. Jawab saja sesuai dengan apa yang ibu tahu saja,” ucap Hakim Ketua Jamuji.
Sidang yang dimulai pukul 12.30 WIB ini ditutup pada pukul 14.30 WIB dan dilanjutkan besok, Selasa (05/03) dengan agenda menghadirkan saksi ahli dari pihak terdakwa yakni Singky Soewadji selaku koordinator APECSI (Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia) juga pemerhati satwa dan Sudarmadji mantan Kabag Peraturan Perundang-undangan di Sekdikjen PHKA Kemenhut.
Ditemui usai persidangan, M. Dafis sebagai kuasa hukum Kristin menyayangkan jika kliennya harus dipidana dan dipenjara. Menurutnya, Kristin yang sudah menjadi penangkar satwa liar dilindungi selama puluhan tahun seharusnya diberikan penghargaan oleh negara.
“BBKSDA tadi dijelaskan mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan. Namanya penangkar itu anaknya BBKSDA, jadi kalau anaknya nakal ya harus dibina. Tapi faktanya ini malah dibinasakan,” sesalnya.
Dafis menegaskan, kliennya sebelum ditangkap Polda Jatim sudah berusaha mengurus ijin penangkarannya yang sudah habis masa berlakunya. Ia mengakui selama ijin penangkaran habis, kliennya pernah mendapat teguran KSDA Jember di bulan Maret 2018.
Sedangkan JPU Akbar Wicaksana saat diwawancara awak media menjelaskan, jika terdakwa Kristin dulu punya penangkaran, tapi ijin penangkaran di tahun 2015 mati dan tidak diperpanjang sampai akhirnya ditangkap.
“Tadi saksi sudah jelaskan asal usul burung dari PT Anak Burung Tropicana. Juga ada pendapat ahli tentang ijin penangkaran, ijin edar dan ahli mendukung. Keterangan saksi Saefudin di persidangan sebelumnya juga sudah melakukan teguran atau peringatan,” katanya.
JPU dari Kejari Jember yang dalam persidangan sempat melarang awak media mengambil foto ini menambahkan, pihaknya tidak menemukan terdakwa Kristin memperjual belikan satwanya selama ijin penangkarannya habis masa berlaku. Dia mengatakan terdakwa Kristin dijerat Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf e UU RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnnya dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. (Yudha/fud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here