Hak Eksklusif Pemilik Merek Tetap Dilindungi Negara Dan UU No.20/2016 Tentang Merek

0
152

Suaramandiri .com (Surabaya) – Terkait sidang lanjutan gugatan perdata spring bed merek Imperial asli yang dikelola PT.Royal Abadi Sejahtera (RAS) di Bandung, Jabar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli Dr.Suyud Margono,SH,MHum,FCIArb di Pengadilan Negeri/Niaga (PN) Surabaya Senin siang (29/04) mengungkapkan, bahwa kepemilikan merek itu di Indonesia sudah mendapat perlindungan melalui pendaftaran dan bagi pemiliknya kemudian memproduksi dan mengedarkan produknya di Indonesia, dalam hal ini akan memberikan keuntungan bagi Negara dan dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk mengedarkan produknya di suatu negara.

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dari Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) Jakarta itu menegaskan, ada kepastian hukum bagi pemiliknya untuk keberadaan, suatu pengamanan logo, merek tertentu yang beredar di masyarakat. Ichwan Anggawirya,S.Sn,SH selaku ketua tim kuasa hukum penggugat yakni Benny Abednego, pimpinan PT.RAS, bertanya kepada Dr.Suyud Margono, apakah pelanggaran merek itu harus menyertakan Dirjen HKI (Kemenkum HAM) sebagai turut tergugat? Dijawab Suyud, sebetulnya gugatan yang diajukan si pemilik merek karena awalnya dari hak eksklusif atas merek yang diterbitkan oleh pemberi merek itu. Dan belakangan ternyata disalahgunakan oleh pihak lain tanpa ijin pemiliknya.

Seperti diberitakan Koran ini Edisi 722 (16 April 2019), spring bed Imperial asli milik PT.RAS menggugat perdata atas pelanggaran merek yang dilakukan PT.Dynasti Indomegah (DI), Jl.Sidomulyo, Buduran, Sidoarjo Jatim sejak 2007 selaku tergugat melalui produk spring bed American Pillo dengan mendompleng merek Imperial sah terdaftar dengan No.IDM000181583 untuk kelas barang 20 berupa : bantal, guling, kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas milik Benny Abednego dan telah dilindungi UU No.20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, itu di PN Surabaya dengan Perkara No.3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga Sby.

Sebelumnya Ichwan Anggawirya,S.Sn,SH telah melakukan dua kali somasi pada PT.DI, namun tak digubris. Karena adanya pelanggaran merek dilakukan PT.DI, Benny Abednego menggunakan Ichwan Anggawirya Cs yang Konsultan HKI dari Kantor INDOTRADEMARK di STC Senayan Lt.3 No.169, Jl.Asia Afrika, Jakarta  menggugat ganti kerugian materil dan immaterial dengan total Rp 38 miliar. Sebelumnya, Ichwan telah pula mengkaji secara yuridis terdapat unsur tindak pidana pemalsuan merek dilakukan tergugat.

Dr.Suyud Margono yang juga pengajar ilmu hukum Universita Tarumanegara Jakarta itu katakan, jika bicara tentang satu merek pada produk yang sama, misalnya sama-sama sparepart, alat rumahtangga atau jasa dengan jenis produk yang sama, disini alas tidur/kasur/bantal dengan berbagai bentuk yang sama, dan pemilik merek mempunyai hak eksklusif berdasarkan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“Dalam undang-undang itu juga punya hak melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengatahuan pemiliknya. Tindakan itu dikategorikan penggunaan merek tidak sah, sehingga pemilik merek dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sesuai Pasal 83 UU tersebut’, tegas Suyud Margono.

Saat dimintai tanggapannya setelah pemilik sah sebuah merek mengetahui ada pelanggaran hak eksklusif oleh pihak lain tanpa ijin, selain menggugat ganti kerugian, apa langkah lain yang harus dilakukan pemilik merek? Dijelaskan Suyud Margono, pemilik hak eksklusif harus menghentikan peredaran barang yang diproduksi oleh si pemalsu merek, menuntut ganti kerugian langsung (direck loss), kerugian materil dan immateril karena merek atau brand itu termasuk benda tak berwujud, sehingga dimungkinkan pemilik merek mengajukan tuntutan immateril.

Diungkapkan Suyud, pemilik merek secara bersama-sama pula dapat mengajukan permohonan penghentian peredaran barang melalui pengadilan, yang bersamaan dengan waktu pengajuan gugatan perdata kepada pengguna merek tanpa ijin tadi. “Sebetulnya langkah itu boleh dilakukan lebih dulu, karena penggugat betul-betul sebagai pemilik hak eksklusif atas merek miliknya, apalagi sudah sertifikasi. Walaupun mereknya cuma satu tapi tetap mendapat perlindungan dari Negara dan sudah terdaftar”, tandas Suyud.

Alasannya mengajukan penghentian peredaran barang itu, ungkap Suyud yang acapkali menjadi atensi dan anggukan kepala majelis hakim atas keterangannya, karena kalau menunggu hasil keputusan pengadilan akan lama. Jadi kalau di hukum acara itu semacam sita jaminan, sehingga tak ada lagi peredaran barang dilakukan oleh pemakai merek tanpa ijin tadi.

Kemudian Ichwan Anggawirya bertanya kepada saksi ahli, jika telah dilakukan somasi dan telah mengetahui hak merek milik pihak lain, tapi tetap  menggunakan merek tersebut tanpa hak, apakah dapat diduga beritikat tidak baik? Dr.Suyud menegaskan, sebetulnya pengajuan somasi itu sebagai langkah untuk menghentikan sengketa agar tidak diteruskan ke langkah-langkah hukum. Masalah tidak beritikat baik itu karena ada pendomplengan nama merek yang sudah ada, karena itu menyesatkan konsumen, ingin bersaing dengan sesama jenis produk dan ingin bersaing bisnis.

Ketika diwawancarai media ini sebelum memberikan keterangan saksi ahlinya dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim Hariyanto,SH,MH dengan hakim anggota Sigit Sutriono,SH,MH dan Dedi Fardiman,SH,MH, begitu pula dalam sidang, Dr.Suyud Margono menegaskan, bahwa siapapun yang melakukan pendomplengan atau pelanggaran merek milik orang lain yang sudah mendapatkan hak eksklusif digolongkan telah melakukan pemalsuan merek tersebut secara melawan hukum dan dapat diancam pidana 10 tahun penjara. (Akrab/Fud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here