Dirjen KSDAE Belum Bisa Tanggapi Polemik Izin Tangkar Mati Bisa Dipidana

0
247
Dirjen KSDAE Wiratno (tengah berbaju warna coklat sambil mengepalkan tangan) Sewaktu Hadiri Workshop Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar, Selasa 19 Maret 2019 Bertempat di Gedung Manggala Wanabakti KLHK

 Suaramandiri .com (Jember) – Kesaksian  ahli Niken Wuri Handayani, PNS Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam persidangan Lauw Djin Ai alias Kristin (59), Direktur CV Bintang Terang di PN Jember, Senin (04/03) dalam perkara satwa ilegal yang mengatakan izin tangkar penangkar mati termasuk pelanggaran hukum dan bisa dipidana menimbulkan kontroversi. Niken Wuri Handayani sendiri tidak dapat dikonfirmasi lebih lanjut oleh awak media, karena setelah persidangan yang bersangkutan langsung bergegas ‘langkah seribu’ meninggalkan PN Jember.

Muhammad Dafis, kuasa hukum Kristin usai persidangan tersebut menyatakan izin tangkar CV Bintang Terang yang mati seharusnya tidak bisa dipidana, karena hanya persoalan administrasi saja. Hal senada dikatakan Sudarmadji, mantan Kabag Peraturan dan Perundang-Undangan Sekdikjen PHKA (sekarang KSDAE) Kemenhut dalam keterangan sebagai ahli di persidangan Kristin, Selasa (05/03).

“Apabila izin tangkar dari penangkar mati dan penangkar belum melakukan perpanjangan, BBKSDA setempat bisa melakukan teguran lisan. Apabila teguran lisan itu tidak diindahkan bisa dilakukan teguran tertulis pertama, kedua, sampai ketiga. Kalau tetap penangkar tidak mau memperpanjang, maka izin penangkarannya bisa dicabut sebagai sanksi administratif,” terang Sudarmadji.

Kesaksian Niken tersebut langsung menimbulkan ketakutan bagi para penangkar satwa dilindungi. Hal ini diungkap Wiyogo Sinaga, penangkar satwa dilindungi khususnya burung paruh bengkok Indonesia asal Jakarta yang datang khusus ke Jember untuk menyaksikan persidangan Kristin dan mendengar langsung kesaksian Niken tersebut.

“Wah kalau begini caranya nanti banyak penangkar satwa dilindungi yang masuk penjara hanya karena izin tangkar mati,” gerutunya sambil meninggalkan ruang sidang, Senin (04/03) sebagai bentuk kekecewaan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Wiratno, Direktur Jenderal (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) belum dapat berkomentar mengenai kesaksian ahli Niken tersebut.

“Saya belum mendapatkan fakta persidangan, jadi saya belum bisa menanggapi. Tolong di cek ke bapak Nandang (maksudnya Kepala BBKSDA Jatim, red) apakah BBKSDA Jatim telah menerima fakta persidangan perkara Kristin itu,” tandasnya melalui sambungan suara WhatsApp, Senin (25/03).

Setali tiga uang, Nandang Prihadi, Kepala BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) di hari yang sama terkesan bingung memberikan tanggapan.

“Untuk kesaksian saksi ahli seperti apa?. mohon maaf saya tidak menghadiri persidangan. Saya juga tidak punya catatan atau rekaman atau bukti otentik hitam putihnya sehingga saya tidak tahu pernyataan yang sebenarnya. Dan karena proses persidangan, maka bukan kewenangan saya. Saran saya mari kita ikuti proses persidangan. Karena proses tersebut adalah mengikuti hukum positif di NKRI tercinta ini,” tulisnya melalui pesan WhatsApp, Senin (25/03).

Nandang Prihadi menegaskan, BBKSDA Jatim siap mendukung Jaksa melaksanakan putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap. (Yudha)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here