Direktur KKH dan Kepala BBKSDA Jatim Dilaporkan ke Dirjen KSDAE Soal Upaya Intervensi Persidangan Kristin

0
181
Dokumen notulensi inilah yang membuat penasihat hukum Kristin menduga ada upaya intervensi proses persidangan kliennya tersebut

 Suaramandiri .com (Jember) – Bau ‘busuk’ dalam perkara terdakwa Lauw Djin Ai alias Kristin di Pengadilan Negeri (PN) Jember yang dihukum 1 tahun penjara karena izin penangkaran satwa dilindungi CV Bintang Terang miliknya telah mati terus diungkap. Muhammad Dafis, penasihat hukum Kristin mengirim surat kepada Ir. Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) tanggal 28 Maret 2019 perihal permohonan atensi perkara CV Bintang Terang.

Surat setebal enam halaman itu diantaranya menerangkan riwayat penangkaran CV Bintang Terang, legalitas izin penangkaran hingga masa berakhirnya izin, dan proses hukum yang harus dijalani Kristin. Menariknya, Muhammad Dafis memberikan catatan khusus mengenai upaya percobaan intervensi proses persidangan Kristin yang dilakukan bawahan Dirjen KSDAE, yaitu Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) dan Kepala BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) Jatim dengan cara melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait sehubungan penanganan satwa sitaan di CV Bintang Terang.

“Adapun hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut, a) Opsi pelepasliaran menjadi prioritas utama dalam penyelamatan satwa hasil sitaan. b) Langkah yang ditempuh, I) Surat dari Direktur KKH kepada PN Jember dengan dasar surat dari Kepala BBKSDA Jatim yang memuat substansi pemahaman-pemahaman satwa milik negara dan mohon pertimbangan PN Jember untuk mempercepat proses persidangan guna penyelamatan satwa hasil sitaan. II) Surat dari Balai Besar KSDA Jatim kepada PN Jember. c) Tata waktu proses pelepasliaran setelah mendapatkan penetapan PN Jember,” bunyi kutipan surat dari Muhammad Dafis yang menerangkan upaya intervensi proses persidangan Kristin di PN Jember.

Ir. Wiratno, Dirjen KSDAE telah dikonfirmasi awak media ini lewat sambungan suara dan pesan WhatsApp, Minggu (07/04) terkait surat dari Muhammad Dafis tersebut. Namun sampai berita ini diturunkan, pejabat nomer dua di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu belum menjawab.

Muhammad Dafis yang dihubungi lewat sambungan suara WhatsApp, Minggu (07/04) mengatakan, sampai sekarang ini pihaknya belum menerima surat balasan dari Dirjen KSDAE. Sebelumnya PN Jember menegaskan, surat Direktur KKH kepada Ketua PN Jember perihal undangan rapat opsi lepas liar satwa sitaan CV Bintang Terang tidak sesuai mekanisme.

“PN Jember menerima surat undangan dari Direktur KKH untuk rapat opsi lepas liar satwa sitaan CV  Bintang Terang. Namun, PN Jember tidak menghadiri undangan rapat karena dinilai tidak sesuai mekanisme. Seharusnya yang meminta itu para pihak yang berperkara, yaitu Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukumnya,” terang Slamet, Humas PN Jember, Senin (01/04) melalui sambungan suara WhatsApp. (Yudha).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here