BBKSDA Jatim Tegaskan Pengajuan Izin Penangkaran CV Bintang Terang Sudah Memenuhi Syarat

0
155
Surat permohonan rekomendasi izin penangkaran CV Bintang Terang kepada Kepala Balai Besar KSDA Jatim tertanggal 16 April 2019.

Suaramandiri .com (Surabaya) – Keluhan CV Bintang Terang Jember yang merasa dipersulit atau dihambat untuk pengajuan baru izin penangkaran burung paruh bengkok akhirnya direspon positif BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) Jawa Timur. Hal ini disampaikan Humas BBKSDA Jatim Gatut Panggah Prasetyo sewaktu ditemui di kantornya, Selasa (23/04).

“Kemarin memang sempat agak sedikit ramai. CV Bintang Terang melalui bapak Rahmad mengajukan izin, saya sampaikan pada saat itu masih dalam proses hukum. Berdasarkan telaah, kita tidak bisa memberikan persetujuan untuk proses tersebut. Namun setelah melalui diskusi dengan Jakarta dan teman-teman di bagian pelayanan setelah ada putusan mereka mengajukan izin lagi,” terang Gatut, begitu akrab disapa.

Gatut menjelaskan pengajuan izin penangkaran CV Bintang Terang sudah mendapat persetujuan karena berkas yang diupload memenuhi syarat berkas kelengkapan, tinggal pengecekan di lapangan, keabsahan dokumen sampai kesiapan kandang.

“Untuk satwa yang disana (CV Bintang Terang, red) sesuai putusan pengadilan diserahkan ke negara. Proses kedepan terkait perizinan tergantung dari pengecekan teman – teman di lapangan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” tandasnya.

Ditanya berapa lama proses pengajuan baru izin penangkaran sampai terbit izin penangkaran, Gatut menjawab maksimal 30 hari kerja. Ia mengklaim perizinan di BBKSDA Jatim sudah masuk ISO (International Organization for Standardization).

“Setelah ada SIMPLIK (Sistem Informasi Perizinan dan Lembaga Konservasi) kita berusaha memangkas rentang waktu lebih cepat tergantung tergantung SDM kita di lapangan. Kalau memang sudah terjadwal kita harus mengikuti. Proses BAP sampai rekomendasi dibutuhkan 15 hari kerja. Nanti setelah rekomendasi keluar dikirim ke Balai Besar dan ditelaah lagi dalam 15 hari kerja hingga penerbitan izin penangkaran,” tukasnya.

Disinggung status Direktur CV Bintang Terang Lauw Djin Ai alias Kristin yang menjadi terdakwa apakah mempengaruhi proses perizinan nantinya diterima apa ditolak, Gatut mengatakan setelah dikaji secara hukum semua warga negara mempunyai hak mendapatkan izin, khususnya dalam perizinan yang diatur dalam P 19 dan SK 447 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

“Tidak ada yang mengatur tentang Pakta Integritas, tidak harus ada SKCK, tetapi kita berbasis administrasi. Tahapan untuk CV Bintang Terang mempunyai Pakta Integritas sudah dilalui sebelum berkas yang diajukan ke kami itu terbit seperti SIUP, SITU, TDP apakah punya blacklist atau catatan merah apa tidak. Jadi CV Bintang Terang mempunyai hak untuk mengajukan izin. Tentunya dasar kita adalah fakta dan keabsahan di lapangan,” bebernya.

Informasi terbaru dari CV Bintang Terang melalui David Rachmat selaku penerima kuasa pengurusan perizinan, Selasa (23/04) menyebutkan, Senin mendatang (29/04) akan ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Jakarta, Surabaya, Jember, dan Banyuwangi yang datang ke CV Bintang Terang. (Yudha)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here