15 Tahun Menangkar Satwa Berujung Penjara

0
531
Emilia Contessa, Anggota DPD RI Sewaktu Menyambangi Kristin Sekaligus Menyampaikan Empati

Suaramandiri .com (Jember) – Tragis, begitu barangkali kata yang tepat saat ini melihat nasib Lauw Djin Ai alias Kristin, Direktur CV Bintang Terang Jember. Wanita yang sebentar lagi genap berusia 60 tahun itu harus menjadi pesakitan di PN (Pengadilan Negeri Jember) karena didakwa melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf e UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun penjara.

 

Ia sekarang harus merasakan hari tuanya menderita tinggal dibalik jeruji besi rumah tahanan (rutan) Jember sejak tanggal 03 Januari 2019. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akbar Wicaksana dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember tanpa ampun dan belas kasihan menjadikan Kristin sebagai tahanannya. Sebelumnya, Kristin tidak ditahan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jatim yang menangani dari awal penyidikan perkaranya.

 

Tak hanya itu, delapan ekor burung paruh bengkok endemik Indonesia dari jumlah total 441 ekor satwa dilindungi yang disita aparat penegak hukum dari CV Bintang Terang harus mati selama proses hukum Kristin berjalan. Kedelapan satwa yang malang tersebut terdiri dari 1 ekor kakak tua medium jambul kuning, kakak tua Alba 1 ekor, dan 6 ekor nuri bayan.

 

CatatanĀ suaramandiri.com, terbaliknya kisah hidup Kristin sebagai penangkar sukses satwa dilindungi yang mayoritas burung paruh bengkok endemik Indonesia menjadi pesakitan berawal dari operasi tangkap tangan Ditreskrimsus Polda Jatim tanggal 25 Mei 2018. Saat itu Kristin disangka polisi melakukan pembelian satwa dilindungi secara ilegal pada beberapa orang diantaranya Hari Purnomo anggota TNI, Dwi anggota TNI, Taufik warga sipil, dan Sholeh warga sipil. Dalam pengembangannya, Subdit IV Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Ditreskrimsus Polda Jatim juga menemukan izin tangkar CV Bintang Terang telah mati sejak tahun 2015. Kristin dijadikan tersangka dan disangka sesuai dengan apa yang didakwakan JPU seperti diterangkan diatas, tetapi dia tidak ditahan.

 

Perkara Kristin yang disidang di PN Jember telah sampai pada agenda tuntutan. Sebelumnya banyak fakta persidangan menarik yang muncul dalam persidangan Kristin. Mulai dari pencabutan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) milik saksi petugas atas nama Bripka Romi Panjaitan dan Bripka Sukma Imam Wahyudi yang memuat keterangan mengenai Kristin membeli satwa dilindungi dari beberapa satwa tersebut. Kedua saksi tersebut tercatat sebagai penyidik pembantu unit IV Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim. JPU Akbar Wicaksana akhirnya menyatakan Kristin tidak terlibat perdagangan satwa ilegal. Jaksa kemudian fokus membidik izin tangkar CV Bintang Terang yang mati karena meyakini bisa dipidanakan sesuai keterangan ahli Niken, PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

Dalam tuntutannya, JPU Akbar Wicaksana menuntut Kristin tiga tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara, dan barang bukti 441 ekor satwa dilindungi yang disita itu dilepasliarkan ke habitatnya. Sontak tuntutan JPU itu memicu banyak tanggapan dan kritikan pedas para pegiat dan ahli konservasi, akademisi, politisi, sampai purnawirawan polisi jenderal bintang tiga yang sejak awal mengikuti jalannya persidangan.

 

“Melepasliarkan 441 ekor satwa dilindungi yang disita tersebut diperlukan evaluasi sebaik-baiknya. Harus sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangan sembarangan. Selain itu, ada aturan lagi di Kepala Balai Besar tentang tata cara pelepasliaran satwa. Kalau memang penangkaran CV Bintang Terang mau dilanjutkan yang menjadi top manajemen adalah Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya (BBKSDA) setempat,” terang Prof Alikodra, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB (Institut Pertanian Bogor) melalui sambungan suara WhatsApp, Jumat (23/03).

 

Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menegaskan, perkara Kristin telah salah kaprah sejak awal berkas perkara lengkap diserahkan oleh penyidik kepolisian kepada pihak kejaksaan.

 

“Mengapa Jaksa menahan ibu Kristin yang sudah berusia hampir 60 tahun. Menahan ibu Kristin adalah awal dari kekacauan hukum dalam penanganan hukum yang berkaitan dengan UU Nomor 5 tahun 1990 serta hukum acara pidananya,” jelasnya pada awak media ini, Sabtu (24/03).

 

Sedangkan Wiyogo Sinaga, penangkar satwa dilindungi burung paruh bengkok endemik Indonesia asal Jakarta sangat menyayangkan Kristin dipidanakan hanya karena izin tangkarnya mati. Ia berpendapat Kristin dan CV Bintang Terang layak mendapat penghargaan pemerintah karena konsisten menangkar ratusan satwa dilindungi paruh bengkok endemik Indonesia sejak 15 tahun silam.

 

“Terus terang ibu Kristin adalah inspirasi saya untuk menjadi penangkar satwa dilindungi dalam hal ini burung paruh bengkok endemik Indonesia. Kalau nanti hanya karena izin tangkar mati para penangkar bisa dipidana, saya yakin banyak penangkar satwa dilindungi yang merasa ketakutan bahkan berhenti menjadi penangkar,” pungkasnya.

 

Esok, Senin 25 Maret 2019, sidang Kristin kembali digelar di PN Jember agenda Pledoi dan semakin dekat dengan agenda putusan. Apakah Kristin yang telah berjuang 15 tahun menjadi penangkar satwa dilindungi bisa lolos dari jerat hukum dan satwa kembali ke penangkarannya, atau Kristin malah harus dibui bertahun-tahun, juga kehilangan ratusan satwanya yang telah susah payah dipelihara dan dirawatnya?. (Yudha)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here