Minggu, 10 Juni 2018 10:19

Fraksi-Fraksi DPRD Apresiasi Kabupaten Malang Dapat WTP

Suaramandiri .com (malang)     Agenda Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kabupaten Malang Jum’at 8 Juni 2018 adalah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten  Malang Tahun Anggaran 2017, dalam kesempatan tersebut Rahmad Kartala dari Fraksi Gerindra menyampaikan  Pemandangan Umum Fraksi-fraksi secara bersama.

Selain memberikan beberapa catatan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Fraksi-Fraksi DPRD juga  meng-apresiasi positip karena Kabupaten Malang untuk yang ke-empat kalinya memperoleh penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. “kita bersama sebagai warga masyarakat Kabupaten Malang tentunya sangat bersyukur atas diraihnya penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Malang  untuk yang keempat kalinya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas peran serta dalam mewujudkannya. Semoga apa yang telah  kita capai senantiasa menjadi penyemangat dan pendorong untuk mempertahankan dengan memberikan pelayanan dan pengabdian yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Malang, “ tutur Rahmat Kartala.

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 tersebut di atas, menunjukkan Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun Anggaran 2017 mencapai 101,12 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3 Trilyun 700 Milyar 423 Juta 137 Ribu 974 Rupiah 2 Sen.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Saudara Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah yang telah bekerja keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang tentunya diharapkan dapat membantu melancarkan program kegiatan pemerintahan. Realisasi yang cukup tinggi tersebut dari sektor Pajak Penerangan jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak BPHTB dan peningkatan Penerimaan pendapatan bunga deposito dan pendapatan BLUD.

Kami tetap mendorong agar Saudara Bupati terus memacu kinerja Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung program-program pembangunan yang telah dicanangkan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  (RKPD) Tahun 2017, dengan tema pembangunan yaitu ”Pertumbuhan Ekonomi yang berbasis Agro-Wisata dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Upaya Penurunan Kemiskinan”

Dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tersebut, kami harapkan Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya mengoptimalkan program-program yang efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan anggaran yang efisien.  Perencanaan anggaran pada Kabupaten Malang dalam mencapai sasaran Pembangunan Dearah tersebut harus menerapkan prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Dengan mencermati apa yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam Nota Penjelasan Bupati Malang dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, beberapa hal yang perlu kami sampaikan antara lain:

  1. Pada penyampaian Saudara Bupati sisi Pendapatan dan Belanja Daerah Pos, Belanja Hibah dan Bagi Hasil Pendapatan lainnya hanya menyebutkan realisasi anggaran beserta prosentasenya namun tidak menyebutkan anggaran juga target yang harus dicapai;

  2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah realisasinya melebihi 100 % dikarenakan peningkatan penerimaan bunga deposito dan pendapatan dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Mohon dijelaskan berapa besaran Pendapatan dari pengelolaan BLUD tersebut. Kami juga menghimbau apabila lembaga penyelenggara BLUD dinilai mampu membiayai dirinya sendiri, diharapkan pemberian dana yang berasal dari APBD dikurangi atau tidak diberikan lagi;

  1. Pada sisi belanja kami mengapresiasi adanya efisiensi anggaran. Namun diharapkan tidak mengesampingkan prioritas program-program pembangunan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Karena pada dasarnya yang digunakan adalah pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Seperti yang telah Saudara Bupati sampaikan bahwa Penyerapan Belanja sebesar 93.52 % dari anggaran sebesar 3 Trilyun 867 Milyar 867 Juta 660 Ribu 896 Rupiah 54 Sen dengan realisasi sebesar 3 Trilyun 617 Milyar 54 Juta 713 Ribu 494 Rupiah 68 Sen.   

Mohon diberikan penjelasan juga  alasan dan anggaran beberapa program/kegiatan yang ditangguhkan di tahun berikutnya pada pos belanja daerah;

  1. Perencanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah selalu ditekankan untuk menentukan prioritas dengan anggaran yang efektif efisien, namun masih terdapat SILPA cukup tinggi yaitu sebesar 292 Milyar 53 Juta 723 Ribu 947 Rupiah 41 Sen;

  2. Kami mengapresiasi atas upaya maksimal Saudara Bupati beserta Perangkat Daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bahkan mencapai 114,33 %. Upaya-upaya untuk peningkatan  potensi daerah yang divalidasi setiap tahun diharapkan terus dilakukan agar program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya mereka;

  3. Kami mengharapkan kebutuhan pelayanan Dasar masyarakat dalam hal pelayanan pendidikan, kesehatan, tetap menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Malang;

  4. Program-program penanggulangan kemiskinan serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberian fasilitas berupa pelatihan, pemberian bantuan modal hingga pendampingan secara berkelanjutan untuk usaha kecil menengah;

  5. Setiap perubahan pada nilai Aset diharapkan tetap mengedepankan tertib Administrasi pencatatannya dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan RI. Bupati diharapkan pula untuk terus melakukan evaluasi terkait perencanaan pengelolaan aset-aset daerah serta selalu menjaga Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;

Pada pembahasan yang akan dilakukan antara Badan dengan Tim Anggaran, mohon disiapkan daftar Inventarisasi Aset untuk dibahas lebih lanjut.

  1. Penyerapan anggaran pada Perangkat Daerah dilaporkan ada yang sebesar 50 hingga 100 %. Kami menghimbau untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan lebih efektif lagi;

  2. Meskipun Kabupaten Malang berhasil meraih opini WTP, tentunya masih ada beberapa temuan atau catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk itu kami mengharapkan segera ditindaklanjuti sebagaimana rekomendasi BPK dan dimohon agar laporan perkembangan (progress report) disampaikan kepada DPRD;

  3. Terkait dengan pengembangan pariwisata, dengan mulai dikenalnya beberapa obyek wisata baru khususnya di pesisir pantai selatan diharapkan didukung dengan prasarana jalan dan  terus dilakukan peningkatan infrastruktur namun tetap mendorong peran serta masyarakat dalam mempromosikan potensi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Perencanaan serta desain kepariwisataan di Kabupaten Malang diupayakan untuk lebih terarah.

    Selain itu, ada beberapa catatan yang disampaiakan terkait tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah antara lain;

    1.       Pendapatan dan Belanja Daerah Pos, Belanja Hibah dan Bagi Hasil Pendapatan lainnya hanya menyebutkan realisasi anggaran beserta prosentasenya namun tidak menyebutkan anggaran juga target yang harus dicapai;

    2.       Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah realisasinya melebihi 100 % dikarenakan peningkatan penerimaan bunga deposito dan pendapatan dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), farks-fraksi minta penjelasan berapa besaran Pendapatan dari pengelolaan BLUD tersebut.

    3.       Perencanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah selalu ditekankan untuk menentukan prioritas dengan anggaran yang efektif efisien, namun masih terdapat SILPA cukup tinggi yaitu sebesar 292 Milyar 53 Juta 723 Ribu 947 Rupiah 41 Sen;

    4.       kebutuhan pelayanan Dasar masyarakat dalam hal pelayanan pendidikan, kesehatan, tetap menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Malang;

    5.       Program-program penanggulangan kemiskinan serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberian fasilitas berupa pelatihan, pemberian bantuan modal hingga pendampingan secara berkelanjutan untuk usaha kecil menengah;

    6.       Setiap perubahan pada nilai Aset diharapkan tetap mengedepankan tertib Administrasi pencatatannya dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan RI. Bupati diharapkan pula untuk terus melakukan evaluasi terkait perencanaan pengelolaan aset-aset daerah serta selalu menjaga Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;

    7.       Terkait dengan pengembangan pariwisata, dengan mulai dikenalnya beberapa obyek wisata baru khususnya di pesisir pantai selatan diharapkan didukung dengan prasarana jalan dan  terus dilakukan peningkatan infrastruktur namun tetap mendorong peran serta masyarakat dalam mempromosikan potensi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Perencanaan serta desain kepariwisataan di Kabupaten Malang diupayakan untuk lebih terarah.

    Setelah disampaiakan PU Fraksi,  akan disampaiakan Jawaban atau tanggapan Bupati Malang atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten  Malang Tahun Anggaran 2017  dalam rapat paripurna selanjutnya  (osamah) 

Read 38 times

Glovy Cat Care

 

 

Pengunjung

4468523
Hari ini
Kemarin
Bulan ini
Total
1801
3281
66058
4468523

Your IP: 54.92.150.98
Server Time: 2018-06-18 10:52:07