Rabu, 16 Mei 2018 20:32

Empat Ranperda Bupati di Dukung Penuh Oleh DPRD Malang

Suaramandiri .com (malang)   Empat rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diusulkan oleh bupati Malang kepada DPRD Kabupaten Malang secara aklamasi didukung oleh seluruh fraksi yang ada. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Fraksi Demokrat-Hanura DPRD Kabupaten Malang, disepakati disampaikan secara bersama dan selanjutnya menunjuk saya sebagai juru bicara, untuk itu kami sampaikan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya.

Tak lupa kami Fraksi-fraksi DPRD, juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati beserta Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang atas kerja kerasnya dalam mempersiapkan hingga penyampaian keempat Rancangan Peraturan Daerah tersebut, beserta dokumen-dokumen pendukungnya.

Menanggapi penyampaian Nota dan Penjelasan Bupati terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010  tentang Pajak Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan Kemudahan Investasi, kami fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang memandang sebagai berikut :

1.    Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5  Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, kami tentu sangat mendukung dan menyepakatinya karena sebagaimana telah dijelaskan Saudara Bupati bahwa perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013 dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik sehingga ketersediaan air bersih bagi masyarakat akan selalu terjaga.

 2.   Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malangtentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Tahun 2016 – 2021.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, kami tentu juga menyepakati adanya penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dalam hal perubahan kelembagaan/organisasi, perencanaan  dan penganggaran, mengingat telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kami mengharapkan dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, benar-benar selaras dan menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas pelaporannya, setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian mendasar dalam kewenangan dan struktur Perangkat Daerah.

 3.    Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34-6423 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8  Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, kami memandang perlu dilakukan penyesuaian sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dapat diimplementasikan secara efektif dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

 4.    Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Insentif dan Kemudahan Investasi

Rancangan Perda tersebut selain menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang   Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, juga dibentuk dalam rangka mempercepat proses pembangunan melalui peningkatan penanaman modal dimana perlu menarik investor masuk di Kabupaten Malang. Kebijakan melalui pemberian fasilitas dan   kemudahan investasi berupa pemberian insentif bagi investor dalam menamankan modalnya merupakan salah satu bentuk upayanya yang tentunya menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah. Untuk itu kami sangat mendukung adanya kemudahan-kemudahan yang akan diberikan, sehingga ada kepastian hukum yang diperlukan dan sebagai daya tarik guna mendorong investasi daerah serta mengatasi masalah pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

 

Demikian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010  tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Insentif dan Kemudahan Investasi.

Kami, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Demokrat-Hanura DPRD Kabupaten Malang, berpendapat bahwa kedua Raperda tersebut secara teknis dan yuridis, layak untuk dibahas pada tingkat pembahasan berikutnya sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam  Perundang-undangan dan  Peraturan Tata Tertib DPRD.

Akhirnya, kami selaku juru bicara fraksi-fraksi DPRD menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua hadirin atas kesediaan dan kesabarannya dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum fraksi DPRD  (osamah) 

Read 35 times

Glovy Cat Care

 

 

Pengunjung

4383717
Hari ini
Kemarin
Bulan ini
Total
3477
3521
103112
4383717

Your IP: 23.20.7.34
Server Time: 2018-05-25 23:43:32