Selasa, 19 Desember 2017 08:00

Menebak Masa Depan Kebun Binatang Surabaya (KBS)

Suaramandiri .com  (Surabaya)  -Sebenarnya sudah sejak lebih dari sepuluh tahun silam, saat Singky Soewadji masih sebagai salah seorang pengurus Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI), dirinya pernah usulkan agar bentuk "team" dan KBS di take over.
 
Setelah take over, secara bertahap diserahkan ke Pemkot Surabaya selaku pemilik lahan (sertifikat atas nama Pemkot Surabaya).
 
"Tapi, usulan saya tidak pernah mendapat respons, karena anggota pengurus lainnya sudah punya kesibukan dan kepentingan masing-masing, hanya saya satu-satunya pengurus yang latar belakangnya bukan pemilik dan tidak bekerja di Kebun Binatang, sehingga tidak mewakili Kebun Binatang manapun," keluhnya Senin (18/12/2017).
 
Kemelut perebutan kekuasaan di KBS terus berlangsung, hingga dua tahun kemudian, tepatnya delapan tahun silam baru dibentuk Tim Pengelolah Sementara (TPS) yang terdiri dari PKBSI, Kemenhut (sekarang Kemen LHK) dan Pemkot Surabaya yang pada saat itu Walikotanya Bambang DH.
 
Sejak awal hingga perjalanan TPS yang saat itu diketuai Toni Sumampau yang juga Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) selalu berdialog dan berkonsultasi dengan Singky Soewadji.
 
Persoalan baru mulai timbul saat walikota Surabaya Bambang DH digantikan oleh Tri Rismaharini, karena Risma ingin KBS segera diserahkan seutuhnya dan dikelolah oleh Pemkot Surabaya.
 
Segala upaya dialog dengan Risma buntu, dan selama tiga tahun lamanya terjadi konflik baru, antara TPS dengan Pemkot Surabaya urusan KBS, dan Singky mengaku ikut terseret dalam pusaran konflik tersebut.
 
*Terus terang saya orang yang paling tidak setuju KBS langsung diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena hingga hari ini belum pernah ada Kebun Binatang Plat Merah (milik atau dikelolah pemerintah) yang baik," serunya.
 
Bukan hanya karena ketidak mampuan dalam hal pengelolahan, tapi system birokrasi yang akan membuat sebuah Kebun Binatang terpuruk.
 
*Tapi suka tidak suka, KBS harus diserahkan ke Pemkot Surabaya karena lahan milik Pemkot Surabaya, oleh sebab itu saya pribadi ingin agar KBS merupakan satu-satunya dan sebagai Kebun Binatang Plat Merah pertama yang sukses," imbuh mantan atlet berkuda ini.
 
Untuk itu penyerahan harus secara bertahap sambil memberikan pelatihan dan pemahaman tentang dunia konservasi kepada pejabat terkait.
 
Akibatnya, tiga tahun lamanya Singky berseberangan dengan Tri Rismaharini disemua forum tentang KBS, hingga TPS harus hengkang dari KBS untuk dikelolah oleh Pemkot Surabaya secara utuh empat tahun silam.
 
Tanpa ada kegaduhan, ternyata sebelum KBS diambil alih oleh Pemkot Surabaya, ada lebih 420 satwa KBS dipindahan ke Lembaga Konservasi (LK) atau Kebun Binatang (KB) lain oleh TPS.
 
"Saya menilai, ini sebuah "penjarahan" karena banyak peraturan maupun undang-undang, apa lagi prosedur yang dilanggar," imbuhnya.
 
Walau status satwa milik negara, tidak bisa serta merta satwa di KBS diambil dan dipindahkan atas nama negara dan dilakukan oleh bukan pejabat negara.
 
Apa lagi ada istilah pertukaran yang dilakukan bukan "Apple to Apple", ada satwa ditukar mobil, museum bahkan uang.
 
"Disini awal konflik saya dengan TPS yang menjadi konflik personal dengan Toni Sumampau yang tadinya sahabat baik saya, hingga muncul aktor intelektualnya Rahmat Shah selaku ketua PKBSI dan pengelolah Taman Hewan Pematang Siantar," terangnya.
 
Dari enam perjanjian dengan enam LK yang menerima satwa "jarahan" dari KBS, Taman Hewan Pematang Siantar sesuai yang tertera dalam perjanjian menerima satwa terbanyak, lebih dari 170 ekor.
 
Ironisnya, dalam kasus 420 satwa KBS yang dijarah, awalnya Risma ikut berjuang hingga ke KPK akhirnya diam, dan Singky tetap pada prinsipnya berjuang menuntut keadilan untuk KBS.
 
Singky dan Tri Rismaharini sama-sama dilaporkan ke Polda Jatim oleh Rahmat Shah dan Toni Sumampau, dianggap mencemarkan nama baik.
 
Dua tahun kasus ini mengendap di Polda Jatim, akhirnya Risma dianggap tidak cukup bukti dan Singky dianggap terbukti mencemarkan nana baik dan dilimpahkan ke Kejaksaan.
 
Singky langsung ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), dipenjara 18 hari hingga menjadi tahanan kota selama lebih dari tiga bulan hingga vonis terakhir Bebas Murni dari dakwaan pencemaran nama baik para penjarah satwa KBS.
 
Harus diakui, KBS memang sexy hingga banyak pihak yang bergairah terhadap KBS, termasuk kubu yang tersingkirkan dari KBS di era TPS, yang masih tetap bergerilya ingin mengambil alih KBS dengan segala macam cara.
 
Mereka merebut dan menduduki Rumah Sakit Hewan Setail milik KBS dan oleh Pemkot Surabaya "dibiarkan" hingga hari ini.  Mereka juga mem PTUN kan ijin LK yang dikeluarkan oleh Kemen LHK untuk Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS  Di Pengadilan Negeri mereka dikabulkan (menang), di tingkat banding dikuatkan (menang), sekarang menunggu hasil Kasasi.   Apa bila ditingkat Kasasi juga dikabulkan (menang) bagi kubu penggugat, maka ijin LK Kemen LHK untuk PDTS KBS batal demi hukum.
 
"Bagaimana nasib KBS ?
Pasti statusnya lebih terpuruk dari sebelum di ambil alih oleh Pemkot Surabaya," tanya Singky.  Apa lagi selama hampir lima tahun KBS diambil alih dan dikelolah oleh Pemkot Surabaya belum ada perubahan secara signifikan di KBS, bahkan merugi.  Terutama dalam hal management satwa, belum ada sentuhan dari management KBS.
 
"Harimau Sumatera bernama Wira yang saya upayakan datang menambah koleksi di KBS untuk meneruskan generasi Harinau Sumatera di KBS, sudah dua tahun tidak menghasilkan," imbuhnya.
 Hal ini yang membuat pihak ketiga terutama para penjarah satwa bergairah ingin mengusai satwa over populasi di KBS.
 
Lebih dari 40 tahun berkecimpung di dunia satwa dan mengamati Kebun Binatang, Singky mengaku paham dan tahu betul apa dan siapa yang ingin mengambil keuntungan di KBS.
 
Segala upaya telah dia lakukan untuk KBS kedepan lebih baik, termasuk ikut rapat di Kemen LHK maupun bicara personal dengan Direktur Konservasi dan Keragaman Hayati (KKH) hingga Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekisistem (KSDAE).
 
Waktu, tenaga dan pikiran termasuk biaya pribadi telah Singky keluarkan demi masa depan dunia konservasi, khususnya KBS.
 
Ada empat usulan Singky kepada Dirjen KSDAE :
 
1. Legalitas KBS sedang dalam proses hukum, kalah di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, sekarang tunggu hasil kasasi.
 
Ijin konservasi terancam dibatalkan, untuk itu Singky usul agar lepas dari gugatan dan itu ijin warisan dari Perkumpulan ke PTSFF kemudian ke PDTS, bagaimana kalau Pemkot Surabaya selaku pemilik lahan ajukan permohonan ijin konservasi baru ke kemen LKH ?
 
Bila ijin tersebut keluar maka tidak ada yang bisa kotak katik dan menggugat lagi.
 
Karena KBS sudah ada dan sudah lama berdiri, bukan kebun binatang baru.
 
2. Legalitas baru ijin LK untuk KBS, tidak digolongkan grade C, karena KBS sudah pernah menyandang grade B, dan sudah selayaknya dipacu menjadi grade B+, kalau perlu bentuk tim independen untuk agreditasi ulang.
 
3. Workshop tentang satwa over populasi, tidak perlu dicampuri banyak pihak, tetutama pihak ke tiga yang hanya bertujuan menjarah satwa KBS, karena saya mencium bau amis, bakal ada penjarahan satwa KBS jilid II.
 
Over populasi itu urusan internal KBS, biar workshop, disiapkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemkot Surabaya, PDTS dan didampingi Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam ((BBKSDA) Jatim.
 
Yang penting, endingnya untuk kebaikan KBS dan kesejahteraan satwanya.
 
4. Untuk urusan KBS, mohon agar pemerintah jangan pernah melibatkan orang-orang lama yang pernah dianggap menjarah satwa KBS.
 
"Kunci KBS sekarang berada di tangan Walikota Surabaya Tri Rismaharini," pungkas Singky. (pandu/fud)

 

Read 216 times

Glovy Cat Care

 

 

Pengunjung

3939633
Hari ini
Kemarin
Bulan ini
Total
91
2449
39498
3939633

Your IP: 54.234.0.2
Server Time: 2018-01-18 01:00:09