Jumat, 06 Oktober 2017 07:40

Quo Vadis Kebun Binatang Surabaya (KBS) ?

Rate this item
(0 votes)
Suaramandiri .com (Surabaya)  -Kebun Binatang Surabaya adalah salah satu kebanggaan arek Suroboyo sekaligus tempat wisata murah meriah bagi warga kota Pahlawan ini.
 
Namun sayang eksistensinya selalu berbalut masalah. Salah satunya soal legalitas KBS sedang dalam proses hukum, kalah di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, sekarang tunggu hasil kasasi. Yang menjadi ironi, Walikota Surabaya Tri Rismaharini konon sudah malas membahas KBS ini.
 
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Satwa Singky Soerwadji usai dipanggil  Dirjen KSDAE Ir. Wiratno M.Sc pada tanggal 28 September silam di Jakarta.
 
Dengan biaya pribadi Singky memenuhi panggilan itu dan usai bertemu Dirjen dirinya berharap bisa memberikan laporan langsung kepada walikota Surabaya.
 
"Namun wa saya kepada pak Sekota tidak direspon. Akhirnya spontan saya datang ke Balaikota dan syukurlah bertemu bu Risma saat di Lift. Namun sayang responnya mengecewakan. 
Embuh wes karep2e aku wes males, tak ngurusi liyane wae," ujar Singky menirukan jawaban orang nomer 1 di Surabaya itu.
 
Sebenarnya sudah sejak lebih dari sepuluh tahun silam, saat  masih sebagai salah seorang pengurus Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI), pernah Singky usulkan agar bentuk "team" dan KBS di take over.
 
Setelah take over, secara bertahap diserahkan ke Pemkot Surabaya selaku pemilik lahan (sertifikat atas nama Pemkot Surabaya).
 
"Tapi, usulan saya tidak pernah mendapat respons, karena anggota pengurus lainnya sudah punya kesibukan dan kepentingan masing-masing, hanya saya satu-satunya pengurus yang latar belakangnya bukan pemilik dan tidak bekerja di Kebun Binatang, sehingga tidak mewakili Kebun Binatang manapun," imbuhnya.
 
Kemelut perebutan kekuasaan di KBS terus berlangsung, hingga dua tahun kemudian, tepatnya delapan tahun silam baru dibentuk Tim Pengelolah Sementara (TPS) yang terdiri dari PKBSI, Kemenhut (sekarang Kemen LHK) dan Pemkot Surabaya yang pada saat itu Walikotanya Bambang DH.
 
Proses berjalan baik walau tidak mulus, karena ada protes dan letupan kecil di internal, ada beberapa karyawan yang selama itu bekerja sambil ikut bermain dukung mendukung kubu yang bertikai.
 
Sejak awal hingga perjalanan TPS yang saat itu diketuai Toni Sumampau yang juga Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) selalu berdialog dan berkonsultasi dengan dirinya.
 
Persoalan baru mulai timbul saat walikota Surabaya Bambang DH digantikan oleh Tri Rismaharini, karena Risma ingin KBS segera diserahkan seutuhnya dan dikelolah oleh Pemkot Surabaya.
 
"Segala upaya dialog dengan Risma buntu, dan selama tiga tahun lamanya terjadi konflik baru, antara TPS dengan Pemkot Surabaya urusan KBS, dan saya ikut terseret dalam pusaran konflik tersebut," papar Singky.
 
Terus terang, lanjut Singky, dirinya orang yang paling tidak setuju KBS langsung diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena hingga hari ini belum pernah ada Kebun Binatang Plat Merah (milik atau dikelolah pemerintah) yang baik.
 
Bukan hanya karena ketidak mampuan dalam hal pengelolahan, tapi sistem birokrasi yang akan membuat sebuah Kebun Binatang terpuruk.
 
*Tapi suka tidak suka, KBS harus diserahkan ke Pemkot Surabaya karena lahan milik Pemkot Surabaya, oleh sebab itu saya pribadi ingin agar KBS merupakan satu-satunya dan sebagai Kebun Binatang Plat Merah pertama yang sukses," jelasnya.
 
Untuk itu penyerahan harus secara bertahap sambil memberikan pelatihan dan pemahaman tentang dunia konservasi kepada pejabat terkait.
 
"Akibatnya, tiga tahun lamanya saya berseberangan dengan Tri Rismaharini disemua forum tentang KBS, hingga TPS harus hengkang dari KBS untuk dikelolah oleh Pemkot Surabaya secara utuh empat tahun silam," imbuh mantan atlet berkuda ini.
 
Tanpa ada kegaduhan, ternyata sebelum KBS diambil alih oleh Pemkot Surabaya, ada lebih 420 satwa KBS dipindahan ke Lembaga Konservasi (LK) atau Kebun Binatang (KB) lain oleh TPS.
 
Beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam Warga Surabaya Peduli KBS menilai, ini sebuah "penjarahan" karena banyak peraturan maupun undang-undang, apa lagi prosedur yang dilanggar.
 
"Memang faktanya ada penjarahan 420 satwa di KBS," imbuh pengacara senior Trimoelja D. Soerjadi yang turut menjadi saksi dalam persidangan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Singky Soewadji beberapa waktu lalu.
 
Ditambahkannya, walau status satwa milik negara, tidak bisa serta merta satwa di KBS diambil dan dipindahkan atas nama negara dan dilakukan oleh bukan pejabat negara.
 
"Apa lagi ada istilah pertukaran yang dilakukan bukan "Apple to Apple", ada satwa ditukar mobil, museum bahkan uang," imbuh Trimoelja.
 
Dari enam perjanjian dengan enam LK yang menerima satwa "jarahan" dari KBS, Taman Hewan Pematang Siantar sesuai yang tertera dalam perjanjian menerima satwa terbanyak, lebih dari 170 ekor.
 
Harus diakui, KBS memang sexy hingga banyak pihak yang bergairah terhadap KBS, termasuk kubu yang tersingkirkan dari KBS di era TPS, yang masih tetap bergerilya ingin mengambil alih KBS dengan segala macam cara.
 
"Mereka merebut dan menduduki Rumah Sakit Hewan Setail milik KBS dan oleh Pemkot Surabaya "dibiarkan" hingga hari ini," kembali Singky menjelaskan.
 
Mereka juga mem PTUN kan ijin LK yang dikeluarkan oleh Kemen LHK untuk Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS.
 
Di Pengadilan Negeri mereka dikabulkan (menang), di tingkat banding dikuatkan (menang), sekarang menunggu hasil Kasasi.
 
Apa bila ditingkat Kasasi juga dikabulkan (menang) bagi kubu penggugat, maka ijin LK Kemen LHK untuk PDTS KBS batal demi hukum.
 
Bagaimana nasib KBS ?
Pasti statusnya lebih terpuruk dari sebelum di ambil alih oleh Pemkot Surabaya.
 
Apa lagi selama hampir lima tahun KBS diambil alih dan dikelolah oleh Pemkot Surabaya belum ada perubahan secara signifikan di KBS, bahkan merugi.
 
Terutama dalam hal management satwa, belum ada sentuhan dari managenent KBS.
 
"Harimau Sumatera bernama Wira yang saya upayakan datang menambah koleksi di KBS untuk meneruskan generasi Harinau Sumatera di KBS, sudah dua tahun tidak menghasilkan," jelas Singky.
 
Hal ini yang membuat pihak ketiga terutama para penjarah satwa bergairah ingin mengusai satwa over populasi di KBS.
 
"Lebih dari 40 tahun saya berkecimpung di dunia satwa dan mengamati Kebun Binatang, saya paham dan tahu betul apa dan siapa yang ingin mengambil keuntungan di KBS. Kunci sekarang berada di tangan Walikota Surabaya Tri Rismaharini," pungkas Singky yang bersumpah tak punya kepentingan apapun di KBS selain karena benar-benar peduli dan sayang terhadap icon kota Surabaya tersebut. (pandu/fud)

 

Read 74 times Last modified on Jumat, 06 Oktober 2017 07:43

Glovy Cat Care

 

 

Pengunjung

3726484
Hari ini
Kemarin
Bulan ini
Total
5277
10516
151665
3726484

Your IP: 54.166.199.178
Server Time: 2017-10-21 15:28:26