Minggu, 26 Maret 2017 18:40

DPD Jatim Ditunjuk sebagai Tuan Rumah Munas VIII IPHI

Rate this item
(0 votes)
Salah satu Pimpinan Sidang H Herman Kadir (kanan) saat menyerahkan Surat Keputusan hasil sidang ke Ketua Umum IPHI Indra Sahnun Lubis (kiri). Henoch Kurniawan Salah satu Pimpinan Sidang H Herman Kadir (kanan) saat menyerahkan Surat Keputusan hasil sidang ke Ketua Umum IPHI Indra Sahnun Lubis (kiri). Henoch Kurniawan
Suaramandiri .com (surabaya)   - Sidang Rapat Pengurus Nasional (Rapnas) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) yang digelar di Bandar Lampung, Jumat (25/3/2017) berjalan sukses.
 
Sidang yang dihadiri pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IPHI dari berbagai penjuru Indonesia ini menghasilkan tiga poin penting dari delapan poin yang diputuskan sesuai hasil Rapnas.
 
Tiga poin penting itu antara lain:
 
Menyetujui dan mengesahkan DPD IPHI seluruh Indonesia untuk melaksanakan ujian, Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) dan penyumpahan advokat.
 
Menetapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IPHI ke VIII tahun 2017, bertempat di Jawa Timur (DPD IPHI Jatim), yang rencanaya dilaksanakan setelah tanggal 25-26 Juni 2017 atau pasca Hari Raya Idul Fitri.
 
Menetapkan Caretaker Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan bendahara umum, yaitu Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPHI tahun 2013-2017 yang dapat menunjuk Ketua Harian untuk menjalankan organisasi IPHI sampai terpilihnya pengurus DPP yang baru hasil dari Munas VIII mendatang.
 
Putusan Rapnas bernomor 01/RAPNAS/IPHI/III/2017 ini ditandatangani tepat pukul 15.00 WIB oleh Pimpinan sidang yang terdiri dari Indra Sahnun Lubis (Ketua Umum IPHI), Abdul Rahim Hasibuan (Sekjen IPHI), Herman Kadir (Ketua SC), Sutan Syahrir (Ketua OC) dan Zakirudin Chaniago (Anggota SC).
 
Pada sidang Rapnas tahun ini, IPHI mengangkat tema ‘Mengembalikan Marwah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Sebagai Pelopor Organisasi Profesi Penasihat Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Dalam Kerangka Pelaksanaan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum (Equality Before The Law) Atau Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih’.
 
19 dari 30 DPD hadir dalam Rapnas ini. Termasuk dari wilayah paling ujung Indonesia, Aceh dan Papua.
Pada pidato penutupnya, Indra Sahnun Lubis mengaku dirinya bangga dengan para anggotanya tersebut, kendati mengalami kedinamikaan dalam sidang, namun berhasil dibulatkan dalam satu suara diakhir sidang melalui putusan yang quorum.
 
“Kedinamikaan itu menandakan para anggota peduli terhadap organisasi. Dan secara pribadi saya berjanji, siapapun ketua IPHI yang bakal terpilih nantinya, saya akan tetap membantu demi membesarkan organisasi ini. Saya juga meminta setiap kegiatan IPHI didukung oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan begitu sebaliknya,” ujarnya.
 
Soal ditetapkannya Jatim sebagai tuan rumah Munas VIII, Indra mengungkapkan alasan pimpinan sidang.
 
“Dari beberapa DPD yang bersedia jadi tuan rumah, kita nilai DPD Jatim yang paling siap. Dan itupun sudah disepakati oleh peserta sidang,” tambahnya.
 
Terpisah, H Abdul Malik, Kordinator Wilayah (Korwil) DPD IPHI Jatim saat dikonfirmasi menegaskan kesiapan pihaknya untuk menyiapkan segala keperluan teknis rencana penyelenggaraan Munas VIII IPHI tersebut.
 
“Kita siap seribu persen. Hal ini sebagai wujud tekad rekan-rekan DPD Jatim dalam upaya menjadikan IPHI sebagai organisasi profesi yang makin bermartabat dan diperhitungkan di kancah hukum. Kita semua cinta dan peduli organisasi ini. Soal kredibilitas, Kita tidak kalah dengan organisasi-organisasi advokat lainnya. Intinya kita siap menjamu rekan-rekan IPHI dari seluruh Indonesia yang hadir nantinya. Tentunya anggota yang statusnya jelas, bukan anggota abal-abal,” ujar pria berdarah Madura ini.
 
Sedangkan, upaya DPD IPHI Lampung sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapnas 2017 ini pun patut juga diapresiasi. Sutan Syahrir, salah satu tokoh IPHI di Lampung, mengucap syukur atas suksesnya pelaksanaan Rapnas ini.
 
“Alhamdulillah, pelaksanaan Rapnas berjalan sukses. Ini tidak lepas dari upaya rekan-rekan DPD IPHI disini yang patut diapresiasi. Dalam sidang yang berkualitas, kita bisa menghasilkan satu sikap tanpa perpecahan. Pasalnya, hal yang paling rentan dalam organisasi pengacara ini adalah perpecahan. Awalnya kira terjadi perpecahan ternyata tidak. Dan yang terpenting dalam IPHI adalah persatuan dan kesatuan antar anggota,” ujar Sutan.
 
Tampak hadir pula dalam sidang Rapnas ini Andi Sudirman. Pria berusia 65 tahun asal Surabaya itu merupakan salah satu pendiri bahkan pengagas berdirinya IPHI.
 
Dalam sambutannya, Andi sedikit menceritakan kilas balik perjuangannya untuk memperoleh pengakuan Menteri Kehakiman atas status organisasi ini.
 
“Saat itu, pengacara praktek ditolak untuk menjadi anggota salah satu organisasi advokat yang ada. Dari dasar keluhan rekan-rekan itu, akhirnya kita bertekad membentuk organisasi sendiri. Tak mudah awalnya, namun karena anggotanya mencapi ribuan, akhirnya Menteri Kehakiman mengakui sejak saat itu ada dua organisasi yang sah di Indonesia, IPHI dan Peradin,” ulasnya.
 
Pria yang mengklaim menjadi salah satu anggota tim perancang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) ini, mengakui jasa Ajis Balhamar. “Beliau juga salah satu tokoh yang turut membesarkan IPHI,” kenangnya. (wan/fud)
Read 242 times

Glovy Cat Care

 

 

Pengunjung

3244867
Hari ini
Kemarin
Bulan ini
Total
2279
10353
176384
3244867

Your IP: 54.81.231.226
Server Time: 2017-08-23 05:35:42