Mantan Wakapolri Oegroseno Nilai Perkara Kristin Cacat Hukum

0
291
Komjen Pol (Pur) Oegroseno (Kanan) Didampingi Singky Soewadji, Pemerhati Satwa Liar
 Suaramandiri .com (Jember) – Perkara Law Djin Ai alias Kristin, Direktur CV Bintang Terang, penangkar ratusan satwa dilindungi yang digelar di PN Jember mulai menyita perhatian publik. Tak tanggung-tanggung, mantan Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Pol purnawirawan Oegroseno ikut bersuara.
“Saya mulai tertarik ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dicabut di persidangan. Ini cacat hukum dan kalau itu rangkaian suatu cerita, maka berkas perkara Kristin sudah dirangkai oleh hakim,” ucapnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (12/03).
Purnawirawan Jenderal bintang tiga yang dikenal tegas dan bersih ini menjelaskan, jika membaca dan menghayati Pasal 37 UU Nomor 5 tahun 1990, pemerintah harus dan wajib memberikan perlindungan penuh terhadap masyarakat yang dengan sadar telah berperan dalam mengembangkan program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
“Seorang wanita seperti ibu Kristin tidak perlu ditahan dan diproses seperti saat ini. Ibu Kristin adalah seorang pahlawan lingkungan hidup. Dia tidak terbukti menjual belikan satwa dilindungi. Saya heran dengan tidak hadirnya pemerintah untuk memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat yang telah sadar memberikan sumbangan kepada lingkungan hidup. Sekali lagi saya berani mengatakan bahwa ibu Kristin adalah pahlawan lingkungan hidup. Dia tidak terbukti menjual belikan satwa yang dilindungi dengan mengikuti hasil sidang di Pengadilan Negeri Jember,” tegasnya.
Awak media ini juga meminta tanggapan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menjadi naungan para penangkar satwa dilindungi di Indonesia. Siti Nurbaya, Menteri LHK dan Wiratno Dirjen KSDAE LHK yang diminta tanggapan oleh awak media ini melalui pesan WhatsApp, Rabu (13/03) mengenai perkara Kristin dan ijin penangkar satwa dilindungi telah mati apakah bisa dipidana sampai berita ini diturunkan belum ditanggapi.
“Saya cek dulu ya dik (maksudnya wartawan suaramandiri.com). 1 jam lagi saya kabari,” tulis Wiratno.
Catatan suarmandiri.com, perkara yang menjerat Kristin, penangkar satwa dilindungi berbendera CV Bintang Terang Jember ini terjadi tanggal 25 Mei 2018. Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan tangkap tangan kepada Kristin karena disangka telah melakukan pembelian satwa dilindungi secara ilegal pada beberapa orang diantaranya Hari Purnomo anggota TNI, Dwi anggota TNI, Taufiq warga sipil, Sholeh warga sipil. Kristin langsung dijadikan tersangka, namun Polda Jatim tidak menahan yang bersangkutan dan disangka melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf e UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya.
Dalam persidangan di PN Jember tanggal 11 Februari 2019, Bripka Roni Panjaitan dan Bripka Sukma Imam Wahyudi keduanya sebagai saksi petugas dan bertugas sebagai penyidik pembantu unit IV Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim mencabut keterangan di BAP miliknya yang memuat keterangan Kristin melakukan pembelian satwa dilindungi secara ilegal kepada beberapa orang seperti disebut di atas.
Bos Bintang Terang itu akhirnya menjadi tahanan Kejari Jember dan dijebloskan di rumah tahanan Jember sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai sekarang. Akbar Wicaksana yang menjadi JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam perkara Kristin mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menemukan alat bukti dan keterlibatan Kristin dalam perdagangan satwa dilindungi secara ilegal. Jaksa yang berdinas di Kejari Jember ini hanya menjelaskan ijin tangkar CV Bintang Terang milik Kristin telah mati sejak tahun dan sampai sekarang tidak ada upaya perpanjangan ijin.
“Ibu Kristin didakwa Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf E UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara,” tandasnya. (Yudha/fud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here