Jumat, 14 Juli 2017 08:45

Peradi Sidoarjo Dirikan Pusat Bantuan Hukum Pro Bono

Rate this item
(0 votes)
Pelantikan Pusat Bantuan Hukum Peradi DPC Sidoarjo. Pelantikan Pusat Bantuan Hukum Peradi DPC Sidoarjo.

Suara Mandiri.com (Surabaya) – Kepedulian pada hak-hak masyarakat miskin menjadi perhatian puluhan “pendekar hukum” yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sidoarjo. “Cita-cita ini sudah ada sejak lama. Bahwa Peradi ingin membuat gerakan militan dalam memperjuangkan hak-hak hukum bagi kaum miskin. Kami bahkan telah sepakat, setiap anggota wajib memberikan bantuan hukum untuk orang miskin minimal 50 jam per tahun,” demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Peradi, Thomas E. Tampubolon SH MH, saat memberikan sambutan pada pelantikan Pusat Bantuan Hukum (PBH) di Kabupaten Sidoarjo, Selasa (12/7) lalu.

Pendirian PBH ini juga mendapat dukungan Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Sidoarjo, Komisaris Besar Himawan Bayu Aji SH, SIK, MH. Menurutnya, pembentukan PBH bagi kaum papa ini sebagai awal yang baik bagi perkembangan hukum di Sidoarjo. Dalam rangka meningkatnya kesadaran hukum serta transparansi hukum, maka korban maupun pelaku memerlukan pendampingan mulai dari pemeriksaan sampai proses persidangan. “Karena itu diharapkan para pengurus PBH ini memiliki semangat maupun etika yang baik untuk melakukan pendampingan, khususnya terhadap hak-hak tersangka yang terancam hukuman 5 tahun atau lebih,” ujar mantan Kepala Sub Direktorat Syber Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, yang siang itu didampingi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) serta Kepala Satuan Narkotika dan Bahan Adiktif Berbahaya (Kasatnarkoba).

Sementara Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Hj. Widyawati SH MH yang turut memberikan sambutan menekankan, pos bantuan hukum ini hendaknya mengambil peran secara aktif di lingkungan PN Sidoarjo. Dengan demikian, tambahnya, predikat A yang diberikan pada PN Sidoarjo dapat terus dipertahankan di waktu-waktu mendatang. “Keberadaan bantuan hukum secara cuma-cuma ini hendaknya sinergi dengan program-program kerja yang telah dicanangkan Mahkamah Agung,” tegas mantan Wakil Ketua PN Banjarmasin ini seraya meminta jajaran PBH Peradi DPC Sidoarjo rajin hadir di ruang piket PBH.

Karena, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu, absensi kehadiran di pos bantuan hukum yang bertempat di lingkungan PN wajib dilaporkan kepada Ketua PN setempat setiap bulan, serta ke Ketua Pengadilan Tinggi (PT) per 2 bulan.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga miskin bukan berarti dilakukan dengan sembarangan, menjadi penegasan Ketua PBH DPN Peradi, Togar Sijabat SH MH. Dalam setiap konflik  hubungan industrial, Peradi senantiasa membela pihak yang lemah dan termarjinalkan dalam hal ini buruh/ pekerja. Karenanya, Peradi yang memiliki anggota lebih dari 40 ribu advokad di seluruh Indonesia ini diminta memberikan bantuan hukum secara profesional dan berkualitas berdasarkan kode etik advokad. “Pro Bono itu bukan berarti kami memberikan bantuan hukum secara murahan,” tandasnya sembari meneriakkan yel-yel pro bono (bantuan hukum gratis dan mudah bagi masyarakat miskin) diikuti para undangan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo Dr Moch Jumhuri SH MH yang juga menyampaikan harapannya terkait dengan pembentukan PBH bagi warga miskin. Dan Ketua Panitia Pelantikan Ari Sutikno SH MH, yang sehari-hari kerap beracara di PN maupun PA Sidoarjo serta PN dan PA Surabaya, menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan semua pihak sehingga acara pelantikan PBH yang untuk kali pertama di Sidoarjo ini dapat berlangsung dengan lancar. (iwan)

Read 149 times

Glovy Cat Care

 

 

Pengunjung

3508332
Hari ini
Kemarin
Bulan ini
Total
3569
10880
192579
3508332

Your IP: 54.158.248.167
Server Time: 2017-09-22 09:31:35