Hari Ini Apecsi dan Singky Soewadji Bertolak Ke Jember

0
131
Suaramandiri .com (surabaya)    –Meski baru akan menjadi saksi ahli dalam lanjutan kasus satwa burung di Pengadilan Negeri (PN) Jember dengan terdakwa Lau Djin Ai alias Kristin,  Pengamat Satwa Singky Soewadji akan bertolak ke Jember hari Senin (04/03/2019) ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sidang kasus Kristin dengan agenda saksi ahli dari pihak terdakwa ini bakal menghadirkan pemerhati satwa senior asal Surabaya Singky Soewadji dan Sudarmadji mantan Kepala BKSDA Jatim, juga mantan  Kabag Peraturan Perundang Undangan Ditjen PHKA.
Yang menarik, kasus ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Asosiasi Pecinta Satwa Luar Indonesia (APECSI) asal berbagai daerah, diantaranya asal Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali, yang siap hadir di persidangan lanjutan kasus Kristin.
“Hari Senin ini kami berangkat ke Jember, sekalian akan melihat kondisi satwa burung sitaan yang ditangani  BBKSDA Jatim,” terang Amank Raga Tribowo salah satu anggota tim investigasi  (APECSI).
Untuk diketahui, bahwa Pengadilan Negeri Jember telah beberapa kali menggelar sidang kasus Lau Djin Ai alias Kristin dengan dakwaan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Dalam sidang perdana Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwan yang isinya menjerat Lau Djin Ai alias Kristin dengan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf e. Dan hingga saat ini sidang telah digelar tujuh kali.
Kristin didakwa telah dengan sangaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memilik telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.
Sementara menurut beberapa pihak seperti Amank Raga, Singky Soewadji dan  Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Oegroseno, SH, Wakapolri periode 2013-2014, kesalahan Kristin hanyalah administrasi yaitu ijin penangkaran yang mati.
“Ijin penangkaran yang mati juga sebuah bukti bahwa ada yang salah dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wajib hukumnya melakukan pengawasan dan pembinaan,” ungkap Amank Raga.
Setiap bulan, setiap Triwulan dan setiap tahun pihak penangkar harus membuat laporan ke BKSDA dan sebaliknya pihak BKSDA wajib melakukan pemeriksaan dan bikin Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Bila ijin penangkaran mati hingga waktu yang lama dan bertahun-tahun, serta tidak adanya laporan rutin dari pihak penangkar dan di diamkan oleh pihak BKSDA, berarti telah terjadi pembiaran dan pelanggaran yang justru dilakukan oleh BKSDA,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Bambang, salah satu penangkar satwa di Jawa Tengah. Menurutnya ada kesimpangsiuran mulai dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutana yang punya dua dapur, KSDA dan Gakkum.
“Siji ngalor siji ngulon. Gak ketemu akhirnya. Saya sendiri di support sama KSDA Jateng, tapi di cekik sama Gakkum pusat … entahlah,” keluh Bambang. (pandu/fud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here