Bos Bintang Terang Bakal Adukan Oknum Penyidik Krimsus Polda Jatim ke Propam Mabes Polri

0
221
Muhammad Dafis, Kuasa Hukum Law Djin Ai Alias Kristin Direktur CV Bintang Terang
Suaramandiri .com (Jember) – Munculnya berbagai macam fakta persidangan dalam perkara dengan terdakwa Law Djin Ai alias Kristin (59) bos CV Bintang Terang Jember yang didakwa telah melakukan perdagangan satwa illegal di PN Jember mulai memantik reaksi. Muhammad Dafis sebagai kuasa hukum Kristin menegaskan, adanya pencabutan keterangan dua orang penyidik Ditreskrimsus (Direktorat Kriminal Khusus) Polda Jatim yaitu Bripka Romi Panjaitan dan Bripka Sukma Imam Wahyudi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) poin nomer 11 dalam persidangan tanggal 11 Februari 2019 tentang pembelian satwa dilindungi secara Illegal oleh kliennya pada beberapa orang jelas membuktikan tidak ada perdagangan satwa illegal.
Ia lantas menerangkan beberapa hal untuk meyakinkan bos Bintang TerangĀ  tersebut tidak terlibat perdagangan satwa illegal.
“Keterangan saksi Dewa Made Astana dari PT Anak Burung Tropicana (ABT) Tabanan Bali menyebutkan, satwa dilindungi yakni burung paruh bengkok hasil penangkaran PT ABT yang dibeli ibu Kristin semuanya legal karena telah dilengkapi tagging (penandaan) dan SATS/DN (Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri). Keterangan Niken, PNS KLHK yang dihadirkan JPU sebagai saksi ahli yang mengatakan apabila ijin penangkaran telah mati dapat dipidana juga mendapat sanggahan dari dua orang saksi ahli yang kita hadirkan yaitu Singky Soewadji selaku pemerhati satwa liar dan Sudarmadji mantan Kabag Peraturan dan Perundang-Undangan Sekdikjen PHKA Kemenhut. Kedua saksi ahli dari kami menyatakan perkara ijin penangkaran CV Bintang Terang yang mati bukan ranah pidana, tetapi hanya persoalan administrasi saja,” ungkap Advokat yang berkantor di Kota Bandung itu, Selasa (05/03).
Selanjutnya Dafis, begitu akrab disapa, menjelaskan sesuai permintaan dari Kristin, Ia akan mengadukan kedua oknum penyidik Krimsus Polda Jatim itu ke Kadiv Propam Mabes Polri.
“Menurut hemat saya, ada oknum yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Harapan saya, program Kapolri yaitu Promoter dapat terlaksana dengan baik,’ tandasnya Jumat (08/03) melalui pesan WhatsApp pada awak media ini.
Hal senada juga dilontarkan JPU Akbar Wicaksana. Jaksa yang berdinas di Kejari Jember ini mengatakan kepada awak media, Senin (04/03) jika pihaknya sampai saat ini belum menemukan bukti dan keterlibatan Kristin dalam perdagangan illegal satwa dilindungi. Dia hanya menjelaskan ijin tangkar CV Bintang Terang milik Kristin telah mati sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tidak upaya diperpanjang.
“Ibu Kristin didakwa Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 21 ayat 2 huruf a dan huruf e UU RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA dan ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal selama 6 tahun penjara,” terangnya.
Polda Jatim melalui Kabid Humas Kombes Pol Frans Barung Mangera, angkat suara mengenai adanya pencabutan BAP di persidangan oleh dua penyidik Krimsus Polda Jatim dalam perkara Law Djin Ai alias Kristin tersebut. Perwira dengan tiga melati di pundak ini mengatakan, karena sudah masuk persidangan maka yang berwenang berkomentar dan menilai adalah Majelis Hakim dan JPU.
“Yang jelas Polda Jatim menghormati apapun keputusan yang nantinya diambil oleh majelis hakim,” ucap Barung, Jumat (08/03) lewat sambungan WhatsApp. (Yudha/fud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here